MATERI

Standar Akuntansi dan Akuntansi Global

Standar Akuntansi

A. Berdasarkan yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Standar audit dibagi menjadi tiga kelompok adalah sebagai berikut (IAI Kompartemen Akuntan Publik, 2001):

  1. Standar Umum

Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dalam sikap mental harus diperhatikan oleh auditor. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

  1. Standar Pekerjaan Lapangan

Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

  1. Standar Pelaporan

Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggungjawab yang dipikul oleh auditor.

B. Penerapan Standar Internasional (Hellman, Niclas. 2007)

Standar akuntansi internasional digunakan sebagai hasil dari :

  1. Perjanjian internasional atau politis
  2. Kepatuhan secara sukarela (atau yang didorong secara professional)
  3. Keputusan oleh badan pembuat standar akuntansi internasional

 

C. Beberapa Peristiwa Penting Dalam Sejarah Penentuan Standar Akuntansi Internasional

Tahun Peristiwa Yang Terjadi
1959

Jacob Kraayenhof, mitra pendiri sebuah firma akuntan independen Eropa yang utama, mendorong agar usaha pembuatan standar akuntansi internasional dimulai.

1961

Group d’Etudes, yang terdiri dari akuntan professional yang berpraktik, didirikan di Eropa untuk memberikan nasihat kepada pihak berwenang Uni Eropa dalam masalah-masalah yang menyangkut akuntansi.

1966

Kelompok Studi Internasional Akuntan didirikan oleh institute professional di Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat.

1973

Komite Standar Akuntansi Internasional (Internasional Accounting Standard Committee-IASC) didirikan.

1976

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Coorporation and Development-OECD) mengeluarkan Deklarasi Investasi dalam Perusahaan Multinasional yang berisi panduan untuk “Pengungkapan Informasi”.

1977

Federasi Internasional Akuntan (International Federation of Accounting-IFAC) didirikan.

1977

Kelompok Para Ahli yang ditunjuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-bangsa mengeluarkan laporan yang terdiri dari empat bagian mengenai Standar Internasional Akuntansi dan Pelaporan bagi Perusahaan Transnasional.

1978

Komisi Masyarakat ropa mengeluarkan Direktif Keempat sebagai langkah pertama menuju harmonisasi akuntansi Eropa.

1981

IASC mendirikan kelompok konsultatif yang terdiri dari organisasi nonanggota untuk memperluas masukan-masukan dalam pembuatan standar internasional.

1984

Bursa Efek London menyatakan bahwa pihaknya berharap agar perusahaan-perusahaan yang mencatatkan sahamnya tetapi tidak didirikan di Inggris atau Irlandia menyesuaikan dengan standar akuntansi internasional.

1987

Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal (IOSCO) menyatakan dalam konferensi tahunannya untuk mendorong penggunaan standar yang umum dalam praktik akuntansi dan audit.

1989

IASC mengeluarkan Draf Eksposure 32 mengenai perbandingan laporan keuangan. Kerangka Dasar untuk Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan diterbitkan aoleh IASC.

1995

Dewan IASC dan Komisi Teknis IOSCO menyetujui suatu rencana kerja yang penyelesaiannya kemudian berhasil mengeluarkan IAS yang membentuk satu kelompok inti standar yang komprehensif. Keberhasilan dalam penyelesaian standar-standar ini menmungkinkan Komisi Teknis IOSCO untuk merekomendasikan pengesahan IAS dalam pengumpulan Modal lintas batas dan keperluan pencatatan saham di seluruh pasar global.

1996

Komisi Pasar Modal AS (SEC) mengumumkan bahwa pihaknya ”….mendukung tujuan IASC untuk mengembangkan, secepat mungkin, standar akuntansi yang dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang dapat digunakan dalam penawaran surat berharga lintas batas.

1998

IOSCO menerbitkan laporan “Standar Pengungkapan Internasional untuk Penawaran Lintas Batas dan Pencatatan Saham Perdana bagi Emiten Asing”.

1999

Forum Internasional untuk Pengembangan Akuntansi (International Forum on Accountancy Development-IFDA) bertemu untuk pertama kalinya pada bulan Juni.

2000

IOSCO menerima, secara keseluruhan, seluruh 40 standar inti yang disusun oleh IASC sebagai jawaban atas daftar keinginan IOSCO tahun 1993.

2001

Komisi Eropa mengusulkan sebuah aturan yang akan mewajibkan seluruh perusahaan EU yang tercatat sahamnya  pada suatu pasar yang diregulasi untuk menyusun akun-akun konsolidasi sesuai dengan IAS selambatnya tahun 2005.

2001

Badan Standar Akuntansi Internasional (Internastiaonal Accounting Standars Board-IASB) menggantikan IASC dan mengambil alih tanggung jawabnya per tanggal 1 April.  Standar IASB disebut sebagai Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) dan termasuk didalamnya IAS yang dikeluarkan oleh IASC.

2002

Parlemen Eropa menyetujui proposal Komisi Eropa bahwa secara nyata seluruh perusahaan EU yang tercatat sahamnya harus mengikuti standar IASB dimulai selambat-lambatnya tahun 2005 dalam laporan keuangan konsolidasi. Negara-negara anggota dapat memperluas ketentuan ini terhadap laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan pencatatan saham dan perusahaan secara individu. Dewan Eropa kemudian mengadopsi aturan yang memungkinkan hal ini tercapai.

2002

IASB dan FASB menandatangani “Perjanjian Norwalk” yang berisi komitmen bersama terhadap konvergensi standar akuntansi internasional dan AS.

2003

Dewan Eropa menyetujui Direktif EU Keempat dan Ketujuh yang diamandemen, yang menghapuskan ketidakkonsistenan antara direktif lama dengan IFRS.

2003 IASB menerbitkan IFRS 1 dan revisi terhadap 15 IAS.

D. Sekilas Mengenai Organisasi Internasional Utama yang Mendorong Harmonisasi Akuntansi

Enam organisasi telah menjadi pemain utama dalam penentuan standar akuntansi internasional dan dalam mempromosikan harmonisasi akuntansi internasional :

  1. Badan Standar Akuntansi International (IASB)
  2. Komisi Uni Eropa (EU)
  3. Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal (IOSCO)
  4. Federasi Internasional Akuntan (IFAC)
  5. Kelompok Kerja Ahli Antarpemerintah Perserikatan Bangsa-bangsa atas Standar Internasional Akuntansi dan Pelaporan (International Standars of Accounting and Reporting – ISAR), bagian dari Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Perdagangan dan Pembangunan (United Nations Conference on Trade and Development –UNCTAD)
  6. Kelompok Kerja dalam Standar Akuntansi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Kelompok Kerja OEDC)

E. Badan Standar Akuntansi Internasional

Tujuan IASB adalah :

  1. Untuk mengembangkan dalam kepentingan umum, satu set standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diterapkan yang mewajibkan informasi yang berkualitas tinggi, transparan, dan dapat dibandingkan dalam laporan keuangan.
  2. Untuk mendorong penggunaan dan penerapan standar-standar tersebut yang ketat.
  3. Untuk membawa konvergensi standar akuntansi nasional dan Standar Akuntansi Internasional dan Pelaporan Keuangan Internasional kea rah solusi berkualitas tinggi.

F. Struktur IASB yang Baru

  1. Badan wali.

Badan wali IASB mengangkat anggota dewan, komite interprestasi pelaporan keuangan internasional dan dewan penasihat standar. Perwalian bertanggungjawab untuk  mengumpulkan dana dan mengawasi serta mengevaluasi prioritas dan operasi IASB.

  1. Dewan IASB

Dewan menetapkan dan memperbaiki standar akuntansi keuangan dan pelaporan usaha. Tanggungjawabnya meliputi “memenuhi tanggungjawab untuk seluruh permasalahan teknis IASB termasuk penyusunan keuangan internasional dan draf standar serta persetujuan akhir atas interprestasi yang dikeluarkan oleh komite pelaporan keuangan.

  1. Dewan penasihat standar

Dewan penasihat standar ditunjuk oleh perwalian, yang memiliki latar belakang geografis dan profesional yang berbeda, yang ditujuk untuk masa tiga tahun yang dapat diperbaharui.

  1. Komite interpretasi pelaporan keuangan internasional (IFRIC)

IFRIC diangkat oleh perwalian. IFRIC menginterprestasikan “penerapan standar akuntansi internasional dan standar pelaporan keuangan internasional dalam konteks kerangka kerangka dasar IASB” menerbitkan rancangan interprestasi dan mengevaluasi komentar atasnya dan memperoleh persetujuan dewan untuk interprestasi akhir.

G. Uni Eropa (Europen Union-EU)

Salah satu tujuan EU adalah untuk mencapai integrasi pasar keuangan eropa. Untuk tujuan ini, EC telah memperkenalkan direktif dan mengambil langkah inisiatif yang sangat besar untuk mencapai pasar tunggal bagi :

  1. Perubahan modal dalam tingkat EU
  2. Membuat kerangka dasar hukum umum untuk pasar surat berharga dan derivatif yang terintegrasi
  3. Mencapai satu set standar akuntansi tunggal untuk perusahaan-perusahaan yang sahamnya tercatat.

H. Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal (IOSCO)

Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal (International Organization of Securities Commissions-IOSCO) beranggotakan sejumlah badan regulator pasar modal yang ada di lebih dari 100 negara. Menurut bagian pembukaan anggaran IOSCO: Otoritas pasar modal memutuskan untuk bekerja bersama-sama dalam memastikan pengaturan pasar yang lebih baik, baik pada tingkat domestic maupun internasional, untuk mempertahankan pasar yang adil, efisien dan sehat:

  • Saling menukarkan informasi berdasarkan pengalaman masing-masing untuk mendorong perkembangan pasar domestic.
  • Menyatukan upaya-upaya untuk membuat standard an penhawasan efektif terhadap transaksi surat berharga internasional.
  • Memberikan bantuan secara bersama-sama untuk memastikan integritas pasar melalui penerapan standar yang ketat dan penegakkan yang efektif terhadap pelanggaran.

IOSCO telah bekerja secara ekstensif dalam pengungkapan internasional dan standar akuntansi memfasilitasi kemampuan perusahaan memperoleh modal secara efisien melalui pasar global surat berharga. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi proses yang dapat digunakan para penerbit saham kelas dunia untuk memperoleh modal dengan cara yang paling efektif dan efisien pada seluruh pasar modal yang terdapat permintaan investor. Komite ini bekerja sama dengan IASB, antara lain dengan memberikan masukan terhadap proyek-proyek IASB.

I. Federasi Internasional Akuntan (IFAC)

IFAC merupakan organisasi tingkat dunia yang memiliki 159 organisasi anggota di 118 negara, yang mewakili lebih dari 2,5 juta orang akuntan. Didirikan tahun 1977, dimana misinya adalah untuk mendukung perkembangan profesi akuntansi dengan harmonisasi standar sehingga akuntan dapat memberikan jasa berkualitas tinggi secara konsisten demi kepentingan umum.

Majelis IFAC, yang bertemu setiap 2.5 tahun, memiliki seorang perwakilan dari setiap organisasi anggota IFAC. Majelis ini memiliki suatu dewan, yang terdiri dari para individu yang berasal dari 18 negara yang dipilih untuk masa 2.5 tahun. Dewan ini, yang bertemu 2 kali setiap tahunnya, menetapkan kebijakan IFAC dan mengawasi operasinya. Administrasi harian dilakukan oleh Sekretariat IFAC yang berlokasi di New York, yang memiliki staf professional akuntansi dari seluruh dunia.

J. Kelompok Kerja Antar Pemerintah Perserikatan Bangsa-bangsa Untuk Pakar Dalam Standar Internasional Akuntansi dan Pelaporan (ISAR)

ISAR dibentuk pada tahun 1982 dan merupakan satu-satunya kelompok kerja antar pemerintah yang membahas akuntansi dan audit pada tingkat perusahaan. Mandat khususnya adalah untuk mendorong harmonisasi standar akuntansi nasional bagi perusahaan. ISAR mewujudkan mandat tersebut melalui pembahasan dan pengesahan praktik terbaik, termasuk yang direkomendasikan oleh IASB. ISAR merupakan pendukung awal atas pelaporan lingkungan hidup dan sejumlah inisiatif terbaru berpusat pada tata kelola perusahaan dan akuntansi untuk perusahaan berukuran kecil dan menengah.

K. Organisasi Untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD)

OECD merupakan organisasi internasional Negara-negara industry maju yang berorientasi ekonomi pasar. Dengan keanggotaan yang terdiri dari Negara-negara industry maju yang lebih besar, OECD sering menjadi lawan yang tangguh terhadap badan-badan lain (seperti PBB atau Konfederasi Internasional Persatuan Perdagangan Bebas) yang memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan anggota-anggotanya.

Akuntansi Global

A. Survei Konvergensi Internasional Manfaat Konvergensi Internasional (Choi, Frederick. D. S. dan Gary K, 2010)

Pendukung konvergensi internasional menyatakan bahwa banyak manfaat yang telah dirasakan dengan adanya konvergensi. Terakhir, surata kabar terkini mengusulkan adanya “global GAAP (prinsip akuntansi berlaku umum)”, yang keuntungannya antara lain :

–  Standar laporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten diseluruh dunia dapat meningkatkan efisiensi dalam alokasi modal. Biaya modal akan dikurangi.

–  Para investor dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam berinvestasi.Portofolio lebih bermacam-macam dan risiko keuangan dapat dikurangi.Transparansi dan persaingan di pasar global akan lebih terjaga.

–  Perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan strategi dalam mengambil keputusan mengenai merger dan akuisisi area usaha.

–  Pengetahuan dan keahlian akuntansi dapat ditansfer tanpa batasan ke seluruh dunia.

–  Ide-ide terbaik yang muncul dari aktivitas berstandar nasional dapat ditonjolkan dalam mengembangkan standar global dengan kualitas terbaik.

Sebagian argumen mengenai konvergensi akuntansi memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam operasional dan alokasi di pasar modal.

B. Harmonisasi Internasional (Choi, Frederick. D. S. dan Gary K, 2010)

“Harmonisasi” merupakan proses untuk menigkatkan kompatibilitas (kesesuaian) praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-prkatik tersebut dapat beragam. Standar harmonisasi ini bebas dari konflik logika dan dapat meningkatkan komparabilitas (daya banding) informasi keuangan yang berasal dari berbagai negara. Upaya untuk melakukan harmonisasi standar akuntansi telah dimulai jauh sebelum pembentukan Komite Standar Akuntansi Internasional pada tahun 1973. Harmonisasi akuntansi internasional merupakan salah satu isu terpenting yang dihadapi oleh pembuat standar akuntansi, badan pengatur pasar modal, bursa efek, dan mereka yang menyusun atau menggunakan laporan keuangan.

Harmonisasi akuntansi mencakup harmonisasi :

  1. Standar akuntansi (yang berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapan)
  2. Pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan publik terkait dengan penawaran surat berharga dan pencatatan pada bursa efek
  3. Standar audit

C. Keuntungan Harmonisasi Internasional (Choi, Frederick. D. S. dan Gary K, 2010)

Sebuah tulisan terbaru juga mendukung adanya suatu “GAAP global” yang terharmonisasi. Beberapa manfaat yang disebutkan antara lain:

  1. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi modal.
  2. Investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik; portofolio akan lebih beragam dan risiko keuangan berkurang.
  3. Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger dan akuisisi.
  4. Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standard pat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi.

D. Kritik Atas Standar Internasional (Choi, Frederick. D. S. dan Gary K, 2010)

Internasionalisasi standar akuntansi juga menuai kritik. Pada awal tahun 1971 (sebelum pembentukan IASC), beberapa pihak mengatakan bahwa penentuan standar internasional merupakan solusi yang terlalu sederhana atas masalah yang rumit. Dinyatakan pula bahwa akuntansi, sebagai ilmu sosial, telah memiliki flesibilitas yang terbangun dengan sendiri di dalamnya dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang sangat berbeda merupakan salah satu nilai terpenting yang dimilikinya. Pada saat standar internasional diragukan dapat menjadi fleksibel untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dalam latar belakang, tradisi, dan lingkungan ekonomi nasional, maka beberapa orang berpendapat bahwa hal ini akan menjadi sebuah tantangan yang secara politik tidak dapat diterima terhadap kedaulatan nasional.

Lebih jauh lagi, ditakutkan bahwa adopsi standar internasional akan menimbulkan “standar yang berlebihan”. Perusahaan harus merespon terhadap susunan tekanan nasional, politik, social, dan ekonomi yang semakin meningat dan semakin dibuat untuk memenuhi ketentuan internasional tambahan yang rumit dan berbiaya besar.

Proses menjadikan standar akuntansi menjadi suatu standar internasional juga menimbulkan kritik. Kritik tersebut antara lain :

–   Sebagian orang mengatakan bahwa standar internasional terlalu sederhana untuk memecahkan masalah yang rumit. Para kritikus bersikeras bahwa kemampuan untukberadaptasi terhadap situasi – situasi yang sangat berbeda merupakan nilai terpenting dari akuntansi. Para kritikus ragu jika standar international dapat cukup fleksibel untuk mengatasi perbedaan-perbedaan latar belakang, tradisi dan lingkungan ekonomi disetiap negara.

–   Anggapan bahwa ketika institusi keuangan international dan pasar international bersikeras menggunakan standar internasional, hanya firma-firma akuntansi internasional luaslah yang akan mampu memenuhi tuntutannya.

–   Munculnya ketakutan bahwa penggunaan standar internasional akan menciptakan ‘standar overload.

–   Kritikus bersikeras bahwa standar internasional tidaklah cocok untuk perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, terutama perusahaan yang tidak terdaftar akuntabilitas publik.

E. Rekonsiliasi dan Pengakuan Bersama (Choi, Frederick. D. S. dan Gary K, 2010)

Dua pendekatan yang diajukan sebagai solusi yang mungkin digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan isi laporan keuangan lintas batas:

  1. Rekonsiliasi

Melalui rekonsiliasi, perusahaan asing dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi negara asal, tetapi harus menyediakan rekonsiliasi antara ukuran-ukuran akuntansi yang penting (seperti laba bersih dan ekuitas pemegang saham) di negara asal dan di negara dimana laporan keuangan dilaporkan.

  1. Pengakuan bersama (yang juga disebut sebagai “imbal balik” / resiprositas)

Pengakuan bersama terjadi apabila pihak regulator di luar negara asal menerima laporan keuangan perusahaan asing yang didasarkan pada prinsip-prinsip negara asal.

F. Evaluasi (Choi, Frederick. D. S. dan Gary K, 2010)

Perdebatan mengenai harmonisasi mungkin tidak akan pernah terselesaikan dengan penuh. Beberapa argumen yang menentang harmonisasi mengandung sejumlah kebenaran. Namun demikian, semakin banyak bukti menunjukkan bahwa tujuan harmonisasi internasional akuntansi, pengungkapan, dan audit telah diterima begitu luas sehingga tren yang mengarah pada harmonisasi internasional akan berlanjut atau bahkan semakin cepat. Sejumlah besar perusahaan secara sukarela mengadopsi Standar Prlaporan Keuangan Internasional (Internasional Financial Reporting Standards-IFRS). Banyak negara telah mengadopsi IFRS secara keseluruhan, menggunakan IFRS sebagai standar nasional atau mengizinkan penerapan IFRS. Perbedaan nasional dalam faktor-faktor dasar yang menyebabkan perbedaan dalam akuntansi, pengungkapan, dan praktik audit semakin sempit karena pasar modal dan produk semakin internasional.

REVIEW JURNAL AKUNTANSI INTERNASIONAL

Nama Jurnal                : Jurnal Humanity

Volume/Halaman        : Vol. 7, No.2. Hal 24-25

Nama Penulis              : Ahmad Juanda

Judul Jurnal                 : Kandungan Prinsip Konservatisme dalam Standar Akuntansi Keuangan Berbasis IFRS (International Financial Reporting Standard).

Tanggal Jurnal            : Juli 2012

Latar Belakang           : Di era perkembangan ekonomi dan globalisasi, hampir di setiap negara dituntut adanya suatu standard akuntansi internasional yang dapat diterima dan dapat dipahami secara internasional. Oleh karena itu muncullah suatu standard  internasional yaitu IFRS yang kemudian dijadikan sebagai pedoman penyajian laporan keuangan di berbagai negara.

Di Indonesia sendiri, Dewan SAK menetapkan arah pengembangan konvergensi IFRS terhadap PSAK. Konvergensi tersebut meliputi apakah menggunakan PSAK yang sama dengan IFRS yang direvisi, atau akan diterbitkan PSAK yang baru; apakah PSAK yang tidak diatur dalam IFRS akan dihapus; apakah PSAK industry khusus akan dihapuskan; dan apakah PSAK turunan dari perundang-undangan pemerintah tetap dipertahankan.

Dalam rangka pemberlakuan standar akuntansi internasional (konvergensi IFRS), duniausahaperlumengambillangkah-langkah dini misalnya memahami argumentasi rasional dan dampak konvergensi IFRS terhadap laporan keuangan dan bisnis. Hal ini sangat penting karena penerapan konvergensi IFRS sangat berpengaruh pada iklim dunia bisnis di Indonesia.

Salah satu kajian yang menarik tentang dampak konvergensi IFRS adalah masalah penerapan prinsip konservatisme. Konservatisme diakui sebagai salah satu prinsip yang paling berpengaruh dalam akuntansi konvensional karena seringkali dikaitkan dengan realibilitas pelaporan peristiwa masalalu yang menekankan pada backward looking. Namun, standar akuntansi modern yang berorientasi future oriented sudah meninggalkan prinsip konservatisme tersebut. Maka dari itu, prinsip konservatisme tidak berlaku dalam IFRS karena laporan keuangan menurut IFRS menekankan untuk dapat dimengerti, dapat diandalkan, dan juga relevan seperti yang dicerminkan dalam metode akuntansi yang dirumuskan oleh IASB.

Tujuan Penelitian     : Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapan isi prinsip konservatisme yang terkandung dalam standar akuntansi keuangan (SAK) hasil konvergensi Keuangan Internasional Standar Pelaporan (IFRS).

Metodologi Penelitian :

Jenis Penelitian

Penelitian ini yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian studi kasus. Kasus yang diangkat terkait dengan dokumen Standar Akuntansi Keuangan hasil konvergensi yang telah ditetapkan sebagai standar penyusunan laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Dokumen tersebut akan diteliti tentang kandungan informasi yang mengatur metode pelaporan keuangan baik yang mendukung maupun tidak mendukung penerapan prinsip konservatisme. Unit analisis penelitian ini menggunakan unit analisis berupa perlakuan akuntansi meliputi : 1. Identifikasi, 2. Pengukuran dan penilaian, 3. Penyajian dan pengungkapan.

Sumber Data

Sumber data-data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk lembaran PSAK hasil dari konvergensi dari IFRS. Data tersebut tersedia secara publik dalam bentuk buku PSAK tahun 2011. Data menggunakan metode observasi terhadap dokumen yang tersedia dengan mendasarkan pada unit analisis yang telah ditetapkan.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah content analysis yaitu analisis terhadap kandungan informasi standar yang terdiri atas sejumlah paragraf.

 

Hasil Penelitian     : Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi konservatisme masih memainkan peran dalam pelaksanaan IFRS. IASB Standar (IFRS) tidak merujuk secara eksplisit penerapan prinsip konservatisme, karena tidak sesuai dengan kerangka kerja konseptual IFRS. Namun, konservatisme tidak dihilangkan hanya karena tidak “menekankan” dalam standar. Dalam hal ini, ketidakpastian dalam penerapan konservatisme akan tetap dalam laporan keuangan.

Alasan yang mendasari mengapa Indonesia harus melakukan konvergensi IFRS adalah masalah kepentingan global agar dapat meningkatkan daya informasi dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Di samping itu konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 forum, hasil dari pertemuan pemimpin negara G20 forum di Washington DC, 15 November 2008 secara prinsip-prinsip G20 yang dicanangkan sebagai berikut: 1. Strengthening Transparency and Accountanbiliy; 2. Enhancing Sound Regulation; 3. Promoting Integrity in Financial Markets; 4. Reinforcing International Cooperation; 5. Reforming International Financial Institutions.

Intinya, prinsip konservatisme tetap ada dalam penerapan IFRS. Prinsip konservatisme berdasarkan IFRS diterapkan dalam cara konservatisme sementara (perubahaan etismasi akuntansi yang sementara seperti understated aset bersih melalui penciptaan cadangan tersembunyi yang kemudian dapat dibalik) daripada cara konservatisme konsisten (penilaian aset bersih yang terlalu rendah). Hal ini berarti penekanan yang lebih rendah dari konservatisme yang konsisten pada impementasi IFRS digantikan oleh penekanan pada konservatisme sementara yang lebih besar.

Kesimpulan  : Konservatisme akuntansi tetap “bermain” atas pengimplementasian IFRS. Standar-standar IASB (IFRS) tidak merujuk secara eksplisit prinsip penerapan konservatisme, karena memang tidak sesuai dengan teori IFRS. Namun, konservatisme tidak hilang hanya karena tidak “ditekankan” dalam standar. Dengan adanya ketidakpastian maka  akan tetap ada penerapan konservatisme dalam penyajian laporan keuangan.

“Harmonisasi” merupakan proses untuk meningkatkan kompatibilitas (kesesuaian) praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-prkatik tersebut dapat beragam. Standar akuntansi internasional digunakan sebagai hasil dari : (1) Perjanjian internasional atau politis (2) Kepatuhan secara sukarela (atau yang didorong secara professional) (3) Keputusan oleh badan pembuat standar akuntansi internasional. Enam organisasi telah menjadi pemain utama dalam penentuan standar akuntansi internasional dan dalam mempromosikan harmonisasi akuntansi internasional : Badan Standar Akuntansi International (IASB), Komisi Uni Eropa (EU), Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal (IOSCO), Federasi Internasional Akuntan (IFAC), Kelompok Kerja Ahli Antarpemerintah Perserikatan Bangsa-bangsa atas Standar Internasional Akuntansi dan Pelaporan (International Standars of Accounting and Reporting – ISAR), bagian dari Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Perdagangan dan Pembangunan (United Nations Conference on Trade and Development –UNCTAD), Kelompok Kerja dalam Standar Akuntansi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Kelompok Kerja OEDC).

Daftar Pustaka

Choi, Frederick. D. S. dan Gary K. Meek.2010.International Accounting Edisi 6 Buku 1.Jakarta:Salemba Empat

Hellman, Niclas.2007. Accounting conservatism under IFRS, Stockholm School of Economics, Department of Accounting and Managerial Finance, May 2007

IAI Kompartemen Akuntan Publik, Standar Profesional Akuntan Publik Per 1 Januari 2001.Jakarta:Salemba Empat

 

Nama : Muhammad Nurul Jihad Alfalah

NPM : 25213155

Kelas : 4EB21

 

Advertisements

ETIKA

Etika adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab

PROFESI

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “Profess”, yang dalam bahasa Yunani adalah “Επαγγελια”, yang bermakna: “Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen”.

Profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kesehatan, keuangan, militer, teknik desainer, tenaga pendidik.

Seseorang yang berkompeten di suatu profesi tertentu, disebut profesional. Walau demikian, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir. Contohnya adalah petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju yang dilakukannya, sementara olahraga tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai suatu profesi.

AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik adalah seorang akuntan yang mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan guna memberikan layanan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan ini telah diatur didalam UU No 5 th 2011 tentang Akuntan Publik dan juga Permenkeu No 17/PMK01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Seorang Akuntan harus menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai asosiasi profesi profesi akuntan publik yang telah diakui oleh pemerintah agar bisa mengaudit laporan keuangan.

Standar Pelaporan Akuntan Publik

  1. Laporan wajib menyatakan, apakah suatu laporan keuangan yang diperiksa sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum.
  2. Pengunkapan informasi pada laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali jika dinyatakan lain didalam lporan auditor.
  3. Laporan harus menyatakan dan menunjukkan apabila ada ketidak-konsistenan dalam menerapkan prinsip akuntansi didalam penyusunan sebuah laporan keuangan pada periode yang sedang berjalan yang dibandingkan periode terdahulu
  4. Laporan audit harus terdapat suatu pernyataan pendapat tentang laporan yang diperiksa secara menyeluruh. apabila tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan, maka alasan tidak memberikan pendapat itu harus disertakan. Laporan auditor juga harus terdapat petunjuk jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dijalankan/dilaksanakan apabila ada dan tingkatan tanggung jawab yang dimiliki/dipikul oleh auditor.

Peranan Akuntan Publik

  1. Mengendalikan serta mengarahkan dengan efektif sumber daya yang dimiliki perusahaan.
  2. Memberikan keputusan yang terkait dengan penggunaan sumber daya termasuk didalamnya mengidentifikasi bidang keputsuan rumit serta penetapan tujuuan dan sasaran entitas.
  3. Memberikan laporan atas kepemilikan sumber daya yang dimiliki/dikuasai oleh entitas/organisasi.

ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK

AP dan staf harus memenuhi persyaratan etika, minimal seperti yang tercantum dalam Kode Etik IAPI dan ketentuan hukum yang berlaku.

UU No 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 25 mewajibkan Akuntan Publik yang memberikan jasa untuk mematuhi Kode Etik Profesi.

AP berkomitmen untuk memegang teguh nilai-nilai kepemimpinan yang beretika dan bertanggung jawab dalam penyerapan. AP mengharuskan seluruh staf memahami Kode Etik IAPI dan menerima tanggung jawab dalam pelaksanaan Kode Etik tersebut serta melakukan review secara periodic terhadap kepatuhannya.

  1. INDEPENDENSI

AP dan semua staf harus independensi baik secara pemikiran maupun dalam penampilan klien asurans dan perikatan. Independensi harus dipertahankan selama periode perikatan dan periode yang tercakup dalam perikatan untuk seluruh perikatan asurans sebagaimana diatur dalam:

  • UU No 5 Tahun 2011 pasal 28
  • Kode Etik IAPI khususnya Seksi 290
  • Peraturan Bapepam VIIIA 2 tentang Independensi khususnya untuk perikatan asurans klien emitmen.
  • SPM No 1, dan
  • SPA 220
  • Ketentuan lainnya.

Jika ancaman terhadap independensi tidak bisa dihilangkan atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan pencegahan yang tepat, AP harus menghilangkan aktivitas, kepentingan, atau hubungan yang menciptakan ancaman, atau menolak untuk menerima atau melanjutkan perikatan. AP harus bertanggung jawab untuk memastikan pemecahan masalah yang tepat terhadap ancaman independensi.

AP dan staf harus melakukan review terhadap kondisi sekelilingnya yang menimbulkan ancaman terhadap independens. Staf harus melaporkan kepada AP apabila staf dalam identifikasinya, dalam kondisi mendapatkan ancaman terhadap independensinya. AP harus mendokumentasikan rincian ancaman yang teridentifikasi, termasuk hubungan atau keadaan dalam kaitannya dengan klien, dan pencegahan yang diterapkan. Semua staf harus menyerahkan kepada AP secara tahunan surat pernyataan tertulis yang mengkonfirmasikan pemahaman dan kepatuhan terhadap Kode Etik IAPI dan kebijakan independensi yang diterapkan KAP.

Staf yang ditugaskan dalam periaktan asurans harus memberikan surat pernyataan kepada AP bahwa mereka independen terhadap klien dan perikatan, atau melaporkan setiap ancaman terhadap independensi sehingga pencegahan yang tepat dapat diterapkan.

Staf harus melaporkan kepada AP apabila, berdasarkan pemahamanya, mereka atau anggota tim perikatan lainnya selama periode pengungkapan memberikan jasa yang dilarang berdasarkan Kode Etik IAPI Seksi 290, UU No 5 Tahun 2011, Peraturan Bapepam VIIIA2, dan ketentuan lainnya, yang dapat mengakibatkan AP tidak dapat menyelesaikan perikatan asurans.

AP harus mengambil tindakan apapun yang rasional yang diperlukan dan memungkinkan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman terhadap independensi ke tingkat yang dapat diterima. Tindakan tersebut diantaranya:

  • Mengganti anggota tim perikatan.
  • Menghentikan atau mengubah pekerjaan tertentu atau jasa yang dilakukan dalam suatu perikatan.
  • Melepaskan kepemilikan atau kepentingan keuangan.
  • Mengubah atau menghentikan sifat hubungan personal atau hubungan bisnis dengan klien.
  • Dilakukan review tambahan oleh pihak individu professional eksternal atau staf KAP yang berkompoten lainnya.
  • Melakukan tindakan lainnya yang tepat terhadap kondisi tersebut.

 

  1. HUBUNGAN TERUS MENERUS PERSONIL SENIOR (TERMASUK ROTASI PARTNER DAN STAF KUNCI) DALAM PERIKATAN AUDIT

AP dan KAP harus mematuhi ketentuan rotasi perikatan audit berdasarkan ketentuan UU No 5 tahun 2011, PMK 17/2008, dan Aturan VIIIA1. Serta Kode Etik IAPI. PMK 17/2008 dan Aturan VIIIA1 mengatur AP dan KAP Perseorangan maksimal tiga tahun berturut-turut untuk melakukan perikatan audit atas laporan keuangan. Cooling periode adalah satu tahun dan pada tahun berikutnya AP dan KAP Perseorangan dapat memberikan perikatan audit atas laporan keuangan untuk klien yang sama.

Selain itu AP dan staf harus mematuhi Seksi 290 Kode Etik IAPI tentang rotasi wajib pemimpin perikatan dan penelaah review mutu perikatan audit atas laporan keuangan untuk entitas emitmen dan sector public. Berdasarkan Kode Etik IAPI, untuk perikatan audit entitas kepentingan public, dan AP dan penelaah review mutu perikatan telah memberikan jasa audit untuk periode 7 tahun berturut-turut maka pada tahun selanjutnya AP dan penelaah review mutu perikatan tidak diperkenankan untuk memberikan jasa audit. Namun demikian, karena aturan PMK 17/2008 dan Aturan VIIIA1 lebih ketat sehingga KAP dan AP harus mematuhi ketentuan yang lebih ketat tersebut, sedangkan untuk penelaah review mutu harus mamatuhi Kode Etik IAPI.

  1. KONFLIK KEPENTINGAN

AP dan staf harus mematuhi UU No 5 tahun 2011, peraturan Bapepam VIIIA2 dan ketentuan lainnya serta Kode Etik IAPI mengenai kepentingan, pengaruh, atau hubungan yang dapat menimbulkan benturan kepentinga. AP dan staf harus bebas dari benturan kepentingan pengaruhatau hubungan dalam kaitannya hubungan dengan klien yang dapat menurunkan objektivitas atau progfeional judgment-nya.

Menurut UU No 5/2011 pasal 28, AP dan KAP dalam situasi benturan meliputi antara lain, apabila :

  1. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau memilki kendali yang signifikan pada klien atau meperoleh manfaat ekonomisdari klien;
  2. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memilki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/akuntansi pada kline; dan/atau
  3. Akuntan Publik memberikan jasa sebagiman dimaksud dalam asurans (pasal 3 ayata 1) dan jasa non asurans lainnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 atay (3) dalam periode yang sama atau untuk tahun buku yang sama.

AP bertanggung jawab untuk mengembangkan, menerapkan, mematuhi, mendisiplinkan dan memantau prosedur dan metode praktis yang didesain untuk membantu AP dan staf dalam memahami, mengindentifikasi, mendokumentasikan, dan memperhatikan masalah benturan kepentingan, dan menentukan penyelesaian yang tepat.

AP harus memastikan bahwa prosedur yang sesuai dipatuhi ketika terjadi konflik atau potensi konflik atau potensi konflik kepentingan teridentifikasi, AP atau staf tidak harus bertindak atau memberikan saran atau komentar sampai mereka benar-benar memeriksa fakta-fakta dan kondisinya, dan yakin bahwa pencegahan yang diperlukan dan komunikasi telah dilakukan dan tepat untuk dilaksanakan.

Staf harus menelah kondisinya dan melaporkan kepada AP dari setiap konflik kepentingan atau potensi konflik yang melibatkan mereka atau keluarga dekat mereka. AP dan staf juga harus menentukan dan mengungkapkan konflik kepentingan antara mereka dan klien, terutama jika mereka memberikan jasa langsung kepada klien ini. Mereka harus berhati-hati, mengikuti kebijakan KAP, dan mendiskusikan keadaan tertentu untuk menentukan cara dalam mengatasi masalah tersebut dan memastikan apakah suatu jasa tertentu harus dihindari.

Setelah berkonsultasi dengan staf lain, AP sebagai pemegang otoritas akhir harus membuat penyelesaian atas situasi benturan kepentingan, termasuk :

  • Menolak atau menghentikan jasa, perikatan, atau tindakan;
  • Menentukan dan meminta melakukan tindakan dan prosedur tertentu untuk menangani konflik secara tepat, melindungi informasi sensitive dan sepesifik tertentu dari klien, dan memastikan persetujuan tertulis yang tepat telah didapatkan dan pengungkapan telah dilakukan ketika diputuskan bahwa tindakan dapat dilaksanakan.
  • Mendokumentasikan dengan tepat proses, pencegahan yang diterapkan, dan keputusan atau rekomendasi yang dibuat.
  • Menyelenggarakan prosedur pendisiplinan staf dan memberikan sanksi terhadap ketidak patuhan; dan
  • Memulai dan berpatisipasi dalam merencanakan langkah-langkah pre-emptive untuk membantu dalam menghindari situasi konflik kepentingan yang mungkin timbul.

Klien akan diberitahu kepentingan bisnis atau kegiatan AP yang mungkin merupakan konflik kepentingan, semua pihak terkait yang mengetahui dalam situasi dimana KAP bertindak untuk dua atau lebih pihak ketika terjadi benturan kepentingan diantara pihak-pihak tersebut, dan akan melaporkan kepada klien bahwa AP tidak akan melakukan tindakan yang hanya ditunjukan untuk kepentingan salah satu pihak yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian jasa. Dalam setiap kasus, persetujuan tertulis dari klien untuk melakukan tindakan tersebut harus diperoleh.

Ketika AP memutuskan untuk terus menerima perikatan, AP dan staf harus mendokumentasikan dalam file perikatan konflik terindentifikasi, biasanya dalam tahap penerimaan dan keberlangsungan hubungan dengan klien atau bagian perencanaan. Dalam hal ini mungkin menacakup korespondensi atau diskusi mengenai sifat konflik, serta setiap konsultasi dengan pihak lain, kesimpulan yang dicapai, pencegahan yang diterapkan, dan prosedur yang diikuti untuk mengatasi situasi konflik.

Ketika kerahasiaan internal diperlukan, mungkin diperlukan untuk mencegah staf lain untuk memiliki akses terhadap informasi dengan menggunakan fire walls, pencegahan fisik, personil, penyimpanan file, dan pengamanan informasi, membuat perjanjian kerahasiaan tertentu, atau pemisahan dan mengunci terpisah penyimpanan atau akses data. Ketika tindakan ini dilakukan, maka semua staf harus mematuhi tanpa terkecuali. Namun demikian, pada umumnya, beberapa tindakan tersebut dihindarkan.

Apabila staf tidak yakin dengan tanggung jawabnya mengenai penilaian benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, agar disarankan untuk mediskusikan masalah tersebut dengan personil lain yang tidak terlibat untuk membantu melakukan penilaian.

REFERENSI :

https://id.wikipedia.org/wiki/Etika

https://id.wikipedia.org/wiki/Profesi

http://nichonotes.blogspot.co.id/2014/09/akuntan-publik.html

SPM (SISTEM PENGENDALIAN MUTU) KAP DRS. MOHAMMAD YOESOEF DAN REKAN

Proposal PI

Posted: December 20, 2015 in Bahasa Indonesia 2

M. Nurul Jihad A

25213155 (3eb21)

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya akibat krisis ekonomi dan moneter yang dialami oleh bangsa Indonesia sekitar tujuh tahun yang lalu terus dilakukan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan ruang gerak yang proporsional kepada para pengusaha kecil dan menengah (UKM) sekaligus memberdayakannya. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa sektor riil yang dikuasai oleh perusahaan konglomerasi yang tidak didukung oleh kinerja yang baik, menyebabkan mereka menjadi bangkut akibat krisis, yang selanjutnya dalam skala yang lebih luas menjadikan negara Indonesia terpuruk karena jumlah mereka yang sedikit ternyata menguasai sebagian besar perekonomian nasional. Di sisi lain, perusahaan kecil dan menengah (UKM) yang jumlahnya sangat banyak namun mempunyai porsi peranan yang kecil dalam perekonomian nasional, ternyata mampu bertahan   dalam situasi krisis. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan perekonomian nasional Indonesia sesungguhnya berada pada UKM yang secara masal merupakan skala ekonomi kerakyatan.

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil berkaitan dengan masalah kemampuan manajemen atau pengelolaan yang kurang profesional. Hal ini disebabkan pengetahuan yang dimiliki sangat terbatas. Masalah-masalah   manajemen   ini   meliputi,   masalah   struktur   permodalan, personalia dan pemasaran.

Selain masalah di atas, ada juga masalah teknis yang sering dijumpai yaitu : masalah belum dimilikinya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik, karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dengan keluarga, masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi

kelayakan untuk memeperoleh pinjaman baik dari Bank maupun modal ventura, karena kebanyakan usaha kecil mengeluh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakain ketat, masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah, masalah memperoleh bahan baku terutama karena adanya persaiangan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkualiatas rendah, dan tingginya harga bahan baku, masalah inovasi dan perbaikan kualitas barang dan efisiensi.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan ekonomi telah berusaha mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah sebagai penopang bagi perekonomian nasional, baik sebagai penyedia lapangan kerja, lapangan usaha maupun penghasil devisa negara. Hal ini dapat dilihat dari data BPS tahun 2000 yang menyebutkan bahwa Sektor Koperasi dan UKM mampu menyerap tenaga kerja secara nasional sebesar 99,47%. Dalam pembentukan Produk   Domestik   Bruto   (PDB),   sektor Koperasi   dan   UKM   memberikan kontribusi sebesar 41,32% dan 16,38%.

Dalam kegiatan usaha, sektor UKM dan Koperasi memberikan kontribusi sebesar 99% dari total unit usaha. Sektor UKM dan Koperasi tumbuh sebesar 276 % dalam kegiatan ekspor nasional.

Dengan melihat kinerja UKM di atas, sebenarnya UKM tidak membutuhkan dukungan yang berlebihan dari pemerintah, karena mereka dapat bekerja secara mandiri. Hal terpenting yang dibutuhkan oleh UKM adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Kemajuan suatu usaha ditentukan oleh entrepreneur yang secara sistematik tumbuh pesat dan mempunyai dasar pengetahuan (knowledge base) dimana kecepatan, gerak serta inisiatif menjadi inti kesuksesan. Entrepreneur adalah seseorang yang kreatif dan inovatif , yang   dapat   menangkap   peluang   usaha   serta   memiliki  visi pengembangan usaha.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan bagi setiap perusahaan untuk dapat memenangkan persaingan yang semakin ketat. Demikian juga di bidang pemasaran, kebijakan sistem informasi ditetapkan untuk meraih peluang-peluang pasar yang selama ini tidak dapat diraih dengan sistem yang lama atau ditemukannya banyak kelemahan pada sistem yang lama. Misalkan : peluang pasar baru yang dapat diraih dengan sistem pemasaran melalui internet, mengetahui jumlah permintaan konsumen secara akurat, atau mengetahui jumlah pesaing yang ada untuk merumuskan strategi pemasaran yang tepat. Usaha kecil dan menengah (UKM) sudah waktunya memikirkan bagaimana untuk mengatur dan mengelola informasi yang sesuai dengan misi, visi, dan kekhasan manajemen.

Suatu sistem informasi pemasaran (SIP) terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi dan mendistribusikan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dibutuhkan kepada pembuat keputusan pemasaran (Kotler, 1995; 143). Pengembangan sistem informasi berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk mengganti sistem yang lama atau memodifikasi sistem yang sudah ada. Aktivitas untuk memodifikasi atau bahkan pembuatan sistem informasi baru mensyaratkan keterlibatan pihak pemakai dan pihak manajemen.

Entrepreneur yang berbasis pengetahuan, akan dapat menciptakan ide-ide baru, menangkap peluang-peluang yang ada sekaligus dapat meningkatkan akselerasi usahanya dengan basis keunggulan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

  1. Bagaimanakah profil UKM yang ada di Kota Bekasi dilihat dari sistem informasi pemasaran yang digunakan ?
  2. Permasalahan dan kendala apakah yang dihadapi UKM di Kota Bekasi dalam penerapan sistem informasi pemasaran?
  3. Sejauh manakah peran pemerintah daerah mengembangkan UKM di Kota Bekasi ?
  1. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan pengembangan sistem informasi pemasaran bagi UKM di Kota Bekasi ?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi pada objek penelitian yaitu UKM yang bergerak dibidang industri keramik dan industri kompor yang ada di Kota Bekasi, karena kedua industri tersebut banyak tersebar di Kota Bekasi dan banyak menyerap tenaga kerja.

D. Tujuan Penelitian

  1. Untuk mengetahui profil UKM yang ada di Kota Bekasi dilihat dari sistem informasi pemasaran yang digunakan
  2. Untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi UKM di Kota Bekasi dalam penerapan sistem informasi pemasaran.
  3. Untuk   mengetahui   sejauh   manakah   peran   pemerintah   daerah mengembangkan UKM di Kota Bekasi
  4. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan pengembangan sistem informasi pemasaran bagi UKM di Kota Bekasi.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam usaha pemecahan masalah-masalah pembangunan, khususnya bagi Pemerintah kota Bekasi maupun Pemerintah Pusat, dapat dipakai sebagai acuan dan masukan dalam membuat kebijakan berkaitan dengan pembinaan UKM. Bagi para pengusaha yang termasuk UKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi UKM dalam membuat sistem informasi pemasaran yang baik sesuai dengan kondisi UKM tersebut

F. METODE PENELITIAN

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada UKM khususnya pada Industri Keramik dan

Industri Kompor yang banyak terdapat di Kota Bekasi.

 

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari gambaran tentang karakteristik populasi yang diteliti.

 

c. Jenis Data yang Dibutuhkan

  1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau belum melalui proses pengumpulan dan pengolahan dari pihak lain, misalnya data hasil wawancara dari responden yang berkaitan dengan spirit entrepreneurship yang dimilkinya.
  2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, misalnya data dari BPS dan Deperindag mengenai jenis dan jumlah UKM yang ada di Kota Bekasi

d. Teknik Pengumpulan Data

Data primer maupun data sekunder diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan survey di lapangan.

 

e. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pelaku UKM yang ada di Kota Bekasi, khususnya pada industri kompor dan keramik. Menurut catatan dari Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kota Bekasi, jumlah industri kecil tangguh sebanyak 520 orang. Sedangkan jumlah sampel dalam penelitian diambil 10% dari jumlah populasi. Jadi jumlah sampel ditentukan sebanyak 52 perusahaan kecil.

f. Metode Sampling

Untuk mengambil sampel sebagai nara sumber akan digunakan metode purposive sampling. Sampel diambil berdasarkan karakteristik perusahaan keramik dan perusahaan kompor, karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan manufakturing yang menyerap banyak tenaga kerja.

g. Definisi Operasional Variabel

Sistem informasi yang digunakan oleh para manajer / pengelola perusahaan dimulai dari sistem pencatatan internal. Adapun variabel-variabel yang diteliti meliputi:

  1. Sistem Pesanan sampai Pembayaran; meliputi informasi dari tenaga penjualan, pedagang perantara / agen, dan konsumen yang mengirimkan pesanan kepada perusahaan. Indikatornya: Bagaimana UKM dapat mengidentifikasikan seluruh kebutuhan konsumen / pesanannya, dan Pencatatan pesanan barang, pengiriman barang, dan cara pembayarannya.
  2. Sistem Pelaporan Penjualan; sebuah historikal catatan penjualan perusahaan dari waktu   ke   waktu.   Indikator:   Identifikasi   pihak-pihak   yang membutuhkan informasi penjualan, dan Penjualan, Daerah Penjualan dan Pemasaran.
  3. Sistem Intelijen Pemasaran; serangkaian prosedur dan sumber yang digunakan manajer   untuk   memperoleh   informasi   harian   tentang perkembangan lingkungan pemasaran.
  4. Sistem Riset Pemasaran; upaya yang dilakukan oleh manajer dalam menganalisis dan menginterpretasikan fenomena yang muncul di dalam perusahaan maupun perubahan lingkungan pemasarannya.

h. Metode Analisis Data

 

Analisis Statistik Deskriptif, dengan menggunakan distribusi frekuensi untuk menjelaskan gambaran secara umum tentang profil UKM yang ada di Kota Bekasi.

i. Rencana dan Jadwal Penelitian

Kegiatan penelitian ini diperkirakan membutuhkan waktu 8 (delapan) bulan, dengan perincian sebagai berikut :

Bulan ke:
No Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8
1. PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITAN
a. Pengumpulan bahan pembuatan proposal
b. Pengetikan draft proposal
2. PERSIAPAN
a. Pendaftaran Proposal (up-load)
b. Seminar Proposal
c. Revisi Proposal
d. Penyusunan Kuesioner dan bahan bahan

yang dibutuhkan

3. PELAKSANAAN PENELITIAN
a. Uji coba Kuesioner
b. Penyebaran Kuesioner
c. Editing dan Analisis data
d. Interpretasi hasil
e. Evaluasi hasil
3. PENYUSUNAN LAPORAN
a) Penulisan draft laporan awal
b) Seminar dan Diskusi draft laporan pen.
c) Penyempurnaan draft laporan
4. PENYERAHAN LAPORAN PENELITIAN

j. Perkiraan Biaya Penelitian

No. RINCIAN KEGIATAN DANA YANG DIBUTUHKAN
1. PENYUSUNAN PROPOSAL
Pengumpulan Bahan Pembuatan Proposal dan pengetikan  

Rp.   500.000,-

2. PELAKSANAAN PENELITIAN
A. Penyusunan instrumen penelitian
Pembuatan kuesioner dan penggandaan Rp. 1.000.000,-
B. Turun Lapangan & Pengumpulan Data
Penggalian data primer dan sekunder ( Untuk transportasi penyebaran kuesioner, akomodasi, konsumsi dan foto kopi

berkas )

 

 

 

Rp. 2.000.000,-

C. Pengolahan Data dan Analisis Data Rp. 1.000.000,-
3. PENYUSUNAN LAPORAN Rp.   500.000,-
Jumlah total

(Lima Juta Rupiah)

Rp. 5.000.000,-

 

 

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

 

 

A. Pengertian dan Karakteristik Usaha Kecil

 

Pengertian usaha kecil di Indonesia masih sangat beragam. Menurut Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia (1990) mendefinisikan usaha kecil berdasarkan nilai asetnya, yaitu suatu usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan) bernilai kurang dari Rp.600 Juta. Sedangkan departemen Perdagangan mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha yang modal kerjanya kurang dari Rp.25 Juta. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), industri kecil adalah usaha industri yang melibatkan tenaga kerja antara 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan industri rumah tangga adalah usaha industri yang memperkerjakan kurang dari 5 orang.

 

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1995, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah :

  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200 Juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 Miliar
  3. Milik Warga Negara Indonesia,
  4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tak langsung dengan usaha menengah dan besar,
  5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum, termasuk koperasi.

 

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa usaha kecil adalah suatu usaha yang bercirikan:

  1. kegiatan usahanya tidak formal serta mempunyai struktur organisasi yang sederhana
  2. jumlah tenaga kerja terbatas, berkisar antara 2 sampai dengan 25 orang
  3. manajemen dan sistem pencatatannya sangat sederhana
  4. skala ekonomi kecil dan daerah pemasarannya terbatas

 

Berbagai pihak termasuk Pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat perlu memberdayakan usaha kecil dan menengah melalui upaya penumbuhan iklim usaha yang kondusif, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil dan menengah mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan besar.

 

Pemberdayaan usaha kecil bertujuan untuk (Undang-undang RI Nomor 9 tahun 1995):

  1. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Menengah,
  2. Meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional.

 

Pemerintah berusaha menumbuhkan iklim usaha   bagi Usaha Kecil   melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan melalui aspek:

  1. Pendanaan;
  2. Persaingan;
  3. Prasarana
  4. Informasi
  5. Kemitraan;
  6. Perizinan usaha; dan
  7. Perlindungan.

Dari aspek pendanaan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk memperluas sumber pendanaan, meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan, memberikan kemudahan dalam pendanaan.

 

Dari aspek persaingan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kerja sama sesama Usaha Kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar Usaha Kecil, mencegah struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak   wajar   dalam   bentuk   monopoli,   oligopoli,   dan   monopsoni   yang merugikan usaha kecil, serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorang atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.

 

Dari aspek prasarana, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Usaha Kecil, dan memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Kecil.

 

Dari aspek informasi, pemerintah menetapkan kebijakan untuk membentuk dan memanfaatkan bank data dan jaringan informasi bisnis serta mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain dan mutu.

 

Dari aspek kemitraan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mewujudkan kemitraan dan mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.

 

Dari aspek perizinan usaha, pemerintah menetapkan kebijakan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan mengupayakan terwujudnya pelayanan sistem satu atap dan memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan.

 

Dari aspek perlindungan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi

pertambangan; rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya, mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan Usaha Kecil melalui pengadaan secara langsung dari Usaha Kecil; mengatur penagadaan barang dan jasa dan pemborongan kerja pemerintah; serta memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

 

Upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil diarahkan pada bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.

 

Upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dari bidang produksi dan pengolahan, dengan cara meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan; meningkatkan rancang bangun dan rekayasa; serta memberikan kemudahan dalam   pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan.

 

Upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dari bidang pemasaran, dengan cara melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar; mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi; serta memasarkan produk Usaha Kecil.

 

Upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dari bidang sumber daya manusia, dengan cara memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial; membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi Usaha Kecil; serta menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan Usaha Kecil.

 

Upaya   pembinaan   dan   pengembangan   Usaha   Kecil   dari   bidang teknologi, dengan cara meningkatkan kemampuan di bidang penelitian teknologi produksi dan pengendalian mutu; meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;

memberikan insentif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup; meningkatkan kerja sama dan alih teknologi; menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi Usaha Kecil.

 

Untuk meningkatkan kemampuan usaha, para pelaku Usaha Menengah dan Usaha Besar diharapkan dapat melaksanakan hubungan kemitraan dengan Usaha Kecil, baik memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha. Kemitraan dilaksanakan dengan pola : inti-plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan dan bentuk-bentuk lainnya, disertai dengan upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil.

 

Usaha kecil yang merupakan bagian integral dari dunia usaha secara umum di Indonesia, mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya.

B. Konsep dan Karakteristik Entrepreneur

 

William D.   Bygrave (1996) menyatakan bahwa seorang wirausahawan (entrepreneur) adalah seseorang yang memperoleh peluang dan menciptakan organisasi untuk mengejarnya. Proses kewirausahaan (entrepreneurship) menyangkut segala fungsi, aktifitas, dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi untuk mengejarnya.

 

Seorang entrepreneur memperoleh ide melalui pengalaman masa lalu atau pekerjaannya saat ini. Pengalaman masa lalu dapat diperoleh dari latar keluarga atau pengalaman diri sendiri atau dalam interaksinya dengan orang lain.

 

Lebih lanjut William D. Bygrave (1996) menggambarkan sifat-sifat entrepreneur yang sukses, yaitu:

  1. Entrepreneur memiliki visi atas masa depan dan sekaligus mempunyai kemampuan untuk mengimplimentasikannya.
  2. Entrepreneur dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tegas, mereka dapat menangkap peluang dengan cepat dan mengelola waktu dengan baik.
  3. Entrepreneur melakukan tindakan dengan cepat dan konsisten.
  4. Entrepreneur mengimplementasikan usaha mereka dengan komitmen total. Mereka jarang meyerah, bahkan pada saat menjumpai kesulitan yang tampaknya tak mungkin diatasi.
  1. Entrepreneur berdedikasi total terhadap bisnisnya dan bekerja keras.
  2. Entrepreneur mencintai apa yang dikerjakannya, sehingga tidak cepat merasa bosan terhadap apa yang dilkerjakannya.
  3. Entrepreneur harus menguasai rincian (detail) yang bersifat kritis dari suatu uasaha yang dilakukannya.
  4. Entrepreneur bertanggung jawab atas nasibnya sendiri (Destiny)   daripada bergantung pada orang lain.
  5. Entrepreneur tidak pernah menganggap uang adalah segalanya, namun hanyalah sebuah kompensasi terdadap apa yang telah dikerjakannya.
  6. Entrepreneur akan mendistribusikan dan mendelegasikan pekerjaanya sekaligus mendistribusikan pendapatannya kepada karyawannya.

 

Mc. Clallend dalam Arman Hakim dkk.(2001) mengajukan konsep need for achievement yang selanjutnya diartikan sebagai virus kepribadian yang menyebabkan seseorang ingin selalu berbuat lebih baik dan terus maju, selalu berpikir untuk maju, dan memiliki tujuan yang realistik dengan mengambil risiko yang benar-benar telah diperhitungkan.

 

Selanjutnya Mc. Clelland merinci karakteristik mereka yang memiliki sifat need for achievement sebagai berikut;

 

  1. lebih menyukai pekerjaan dengan risiko yang realistik
  2. bekerja lebih giat pada tugas-tugas yang memerlukan kemampuan mental
  3. Tidak bekerja menjadi lebih giat dengan adanya imbalan uang
  4. ingin bekerja pada situasi yang dapat diperoleh pencapaian pribadi
  5. menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam kondisi yang memberikan umpan balik yang jelas dan positif
  6. cenderung berpikir ke masa depan dan memiliki pemikiran jangka panjang.

 

Ukuran need for achievement dapat menunjukkan bagaimana jiwa entrepreneur seseorang. Semakin tinggi nilai need for achievement seseorang, semakin besar pula bakat potensialnya untuk menjadi wirausahawam yang sukses.

 

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jiwa Kewirausahaan (Entrepreneurship)

Tumbuh dan berkembangnya jiwa wirausaha sangat ditentukan oleh faktor intern

atau faktor bawaan dan faktor ekstern atau faktor lingkungan, sebagaimana perkembangan jiwa manusia itu sendiri.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa wirausaha (entrepreneur) adalah

(Arman Hakim dkk; 2001):

 

  1. Inteligensia, yaitu kemampuan individu secara sadar untuk menyesuaikan pemikirannya terhadap tuntutan baru, yaitu kemampuan menyesuaikan mental terhadap masalah dan keadaan baru. Inteligensia berkaitan dengan pemecahan masalah, perencanaan dan pengejaran prestasi yang sangat berarti dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan.
  2. Latar belakang budaya,   secara tidak langsung, tingkah laku manusia dibatasi oleh norma atau nilai budaya setempat. Kebudayaan adalah cara manusia membentuk dan melihat lingkungannnya dan sebaliknya, budaya adalah hasil dari perilaku manusia sekaligus membentuk dan menentukan perilakunya sendiri maupun kelompok.
  3. Tingkat pendidikan, makin tinggi tingkat pendidikan seseoarang , makin luas wawasan dan pengetahuan seseorang dan makin mudah menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya.
  4. Usia, dimana kepribadian manusia bersifat dinamis, berkembang sesuai dengan bertambahnya usia. Makin berumur seseorang diharapkan makin mampu mengendalikan emosinya, dan sifat-sifat lainnya yang menunjukkan kematangan intelektual dan psikologinya.
  5. Pola asuh keluarga, juga sangat mentukan jiwa wirausaha bagi anaka-anak mereka. Anak-anak yang dididik mandiri, bekerja keras dan pantang menyerah semenjak kecil, akan memberikan pengalaman dan ketrampilan yang berharga bagi mereka kelak di kemudian hari.

 

D. Sistem Informasi Pemasaran

 

Menurut Kotler (1995), sistem informasi pemasaran terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan,   mensortir, menganalisis, mengevaluasi dan mendistribusikan informasi yang diperlukan, tepat waktu, dan akurat untuk pembuat keputusan pemasaran.

 

Sedangkan fungsi sistem informasi pemasaran adalah :

  1. Menilai Kebutuhan Informasi.
  2. Mengembangkan Informasi yang Diperlukan.
  3. Mendistribusikan Informasi.

Konsep dan Komponen Sistem Informasi Pemasaran (Kotler, 1995):

 yeah

BAB III

METODE PENELITIAN

 

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada UKM khususnya pada Industri Keramik dan

Industri Kompor yang banyak terdapat di Kota Bekasi.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari gambaran tentang karakteristik populasi yang diteliti.

c. Jenis Data yang Dibutuhkan

  1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau belum melalui proses pengumpulan dan pengolahan dari pihak lain, misalnya data hasil wawancara dari responden yang berkaitan dengan spirit entrepreneurship yang dimilkinya.
  2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, misalnya data dari BPS dan Deperindag mengenai jenis dan jumlah UKM yang ada di Kota Bekasi

d. Teknik Pengumpulan Data

Data primer maupun data sekunder diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan survey di lapangan.

e. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pelaku UKM yang ada di Kota Bekasi, khususnya pada industri kompor dan keramik. Menurut catatan dari Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kota Bekasi, jumlah industri kecil tangguh sebanyak 520 orang. Sedangkan jumlah sampel dalam penelitian diambil 10% dari jumlah populasi. Jadi jumlah sampel ditentukan sebanyak 52 perusahaan kecil.

f. Metode Sampling

Untuk mengambil sampel sebagai nara sumber akan digunakan metode purposive sampling. Sampel diambil berdasarkan karakteristik perusahaan keramik dan perusahaan kompor, karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan manufakturing yang menyerap banyak tenaga kerja.

g. Definisi Operasional Variabel

Sistem informasi yang digunakan oleh para manajer / pengelola perusahaan dimulai dari sistem pencatatan internal. Adapun variabel-variabel yang diteliti meliputi:

  1. Sistem Pesanan sampai Pembayaran; meliputi informasi dari tenaga penjualan, pedagang perantara / agen, dan konsumen yang mengirimkan pesanan kepada perusahaan. Indikatornya: Bagaimana UKM dapat mengidentifikasikan seluruh kebutuhan konsumen / pesanannya, dan Pencatatan pesanan barang, pengiriman barang, dan cara pembayarannya.
  2. Sistem Pelaporan Penjualan; sebuah historikal catatan penjualan perusahaan dari waktu   ke   waktu.   Indikator:   Identifikasi   pihak-pihak   yang membutuhkan informasi penjualan, dan Penjualan, Daerah Penjualan dan Pemasaran.
  3. Sistem Intelijen Pemasaran; serangkaian prosedur dan sumber yang digunakan manajer   untuk   memperoleh   informasi   harian   tentang perkembangan lingkungan pemasaran.
  4. Sistem Riset Pemasaran; upaya yang dilakukan oleh manajer dalam menganalisis dan menginterpretasikan fenomena yang muncul di dalam perusahaan maupun perubahan lingkungan pemasarannya.

h. Metode Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif, dengan menggunakan distribusi frekuensi untuk menjelaskan gambaran secara umum tentang profil UKM yang ada di Kota Bekasi.

i. Rencana dan Jadwal Penelitian

Kegiatan penelitian ini diperkirakan membutuhkan waktu 8 (delapan) bulan, dengan perincian sebagai berikut :

Bulan ke:
No Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8
1. PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITAN
a. Pengumpulan bahan pembuatan proposal
b. Pengetikan draft proposal
2. PERSIAPAN
a. Pendaftaran Proposal (up-load)
b. Seminar Proposal
c. Revisi Proposal
d. Penyusunan Kuesioner dan bahan bahan

yang dibutuhkan

3. PELAKSANAAN PENELITIAN
a. Uji coba Kuesioner
b. Penyebaran Kuesioner
c. Editing dan Analisis data
d. Interpretasi hasil
e. Evaluasi hasil
3. PENYUSUNAN LAPORAN
a) Penulisan draft laporan awal
b) Seminar dan Diskusi draft laporan pen.
c) Penyempurnaan draft laporan
4. PENYERAHAN LAPORAN PENELITIAN

j. Perkiraan Biaya Penelitian

No. RINCIAN KEGIATAN DANA YANG DIBUTUHKAN
1. PENYUSUNAN PROPOSAL
Pengumpulan Bahan Pembuatan Proposal dan pengetikan Rp.   500.000,-
2. PELAKSANAAN PENELITIAN
A. Penyusunan instrumen penelitian
Pembuatan kuesioner dan penggandaan Rp. 1.000.000,-
B. Turun Lapangan & Pengumpulan Data
Penggalian data primer dan sekunder ( Untuk transportasi penyebaran kuesioner, akomodasi, konsumsi dan foto kopi

berkas )

Rp. 2.000.000,-
C. Pengolahan Data dan Analisis Data Rp. 1.000.000,-
3. PENYUSUNAN LAPORAN Rp.   500.000,-
Jumlah total

(Lima Juta Rupiah)

Rp. 5.000.000,-

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

 

Acim Supriadi. 2002. Menjadi Wiraswasta, Mengapa Tidak?. Jurnal Pengembangan

Wiraswasta. Volume 5 Nomor 02, Januari 2002. STIE Ipwija. Jakarta.

Arman Hakim dkk, 2001. Membangun Spirit Enterpreneur Muda; Suatu Pendekatan

Praktis. Penerbit PT Elex Komputindo, Jakarta.

Deborah V. Brazeal dan Theodore T. 1999. The Genesis of Entrepreneurship.

Entrepreneurship Theory and Practice, Baylor University, Vol. 23 p. 319-

334.

Dermawan W. 2000. Riset Bisnis. Edisi Pertama. Penerbit BPFE Jogjakarta.

Fandy   Tjiptono, 1998. Strategi Pemasaran, Edisi Pertama, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Freddy Rangkuti, 2000. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Penerbit

Gramedia, Jakarta.

Jess H. Chua dkk. 1999. Defining the Family Business by Behavior. Entrepreneurship

Theory and Practice. Baylor University. Vol. 23. No.4

Philip Kotler, 1997. Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan Implementasi dan

Control, Penerbit Prehalindo, Jakarta.

Philip Kotler, dan Gary Amstrong, 1997. Prinsip-Prinsip Pemasaran, Penerbit

Erlangga, Jakarta.

Swastha Basu dan Irawan, 1997 Manajemen Pemasaran Modern, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Syahputra, 2002. Merekonstruksi Ulang UKM Dalam Pemulihan Ekonomi. Makalah disampaikan dalam Lokakarya UKM sebagai Core Konsep Penopang Perekonomian Indonesia. dI UMM. Pada tanggal 7 April 2002.

Warren J. Keegan. 1996. Manajemen Pemasaran Global, Edisi V, Penerbit

Prehalindo, Jakarta.

William D. Bygrave. 1996. The Portable MBA Entepreneurship (Terjemahan).

Binarupa Aksara. Jakarta.

William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch, 1996. Manajemen Strategis dan

Kebijakan Perusahaan, Penerbit Erlangga, Yogyakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Lihatlah kawanku

Lihat Mereka yang ada disana

Sedang menguras air mata

Dengan bibir yang terlihat bergetar

 

Mereka melewati hari demi hari dengan kecewa

Seketika Semua yang mereka lihat telah hilang

Hilang oleh kabut asap yang melanda

Langit pun sudah tak biru melainkan hitam dan membisu

 

Mereka hanya bisa diam dan berdoa

Tidak bisa berbuat apa-apa melainkan bantuan dari pemerintah

Tetapi semua itu hanya harapan

Harapan yang sangat menyakitkan

 

Ketika tuhan telah di ganti uang dan penguasa

Mereka yang ada disana menjadi gila, rakus dan serakah

Ketika cinta menjadi sampah dan kasih semakin murah

Mungkin ketika saling memaki dan menginjak sesama sudah terbiasa

 

Tanyailah Indonesia apakah masih ada disana

Negara penuh cerita, korupsi dan selingkuh birokrasi

Walaupun saya sudah terbiasa di Negara ini

Saya malu menjadi orang Indonesia pada sekarang ini

 

M. Nurul Jihad A [25213155] 3EB21

Dalam di dunia ekonomi banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, tidak usah secara internasional di dalam negeri kita sendiri juga banyak kasus ekonomi seperti Korupsi, korupsi menjadi masalah serius di negeri ini. Hampir di semua bidang terjadi korupsi dan suap-menyuap baik itu “kelas teri” maupun “kelas kakap”. Akibatnya bermacam-macam, mulai dari program pemerintah yang menjadi kacau, penegakan hukum menjadi lemah, dan pemborosan anggaran.

Korupsi adalah salah satu contoh kasus masalah ekonomi di indonesia, lalu ada beberapa masalah yang terjadi antara negeri kita dengan negara lain seperti Indonesia tidak mengekspor kelapa sawit ke negara iran, pemerintah Indonesia dan Malaysia pun kini sudah menghentikan penjualan kelapa sawit mereka kepada Iran karena tidak mengambil resiko Iran akan gagal membayar. Aksi Indonesia dan Malaysia ini telah menambah efek sanksi ekonomi yang diterapkan Amerika Serikat sejak akhir 2011 lalu.kedua negara di Asia Tenggara tersebut selama ini menjadi pengeskpor kelapa sawit terbesar ke negara mullah tersebut.Akibat penghentian ekspor dari Indonesia dan Malaysia itu, posisi Iran secara ekonomi kini semakin tertekan. Negara mullah itu harus mampu mencari negara lain yang bersedia menjual kelapa sawit kepada mereka.
Kasus diatas termasuk kedalam contoh kasus ekonomi makro dan cara penyelesaian untuk kasus diatas adalah Iran mencari Negara yang menjual kelapa sawit kepada Negara mereka lagi agar ekonomi di Negara tersebut tidak tertekan .Dan Iran juga harus membayarnya supaya Negara yang mengekspor tidak kecewa lagi seperti kasus atas gagalnya membayar diIndonesia dan Malaysia.

kasus kasus tersebut diatas adalah kasus yang dapat memperburuk kondisi ekonomi dalam negara sendiri, ataupun negara lain yang bersangkutan, lalu ada kasus perekonomian internasional yang tidak kalah buruknya seperti yang sudah biasa kita dengar seperti contoh

NUKLIR IRAN IKUT TEKAN HARGA MINYAK

Singapura– Harga minyak kembali jatuh pada awal perdagangan, Senin, 16 Maret 2015. Harga minyak mentah Amerika Serikat sempat turun ke US$ 43,56 per barel pada perdagangan awal, titik terendah sejak Maret 2009, sebelum kembali naik menjadi US$ 44,19 per barel. Harga minyak Brent juga turun US$ 41 sen menjadi US$ 54,26 per barel.

Penurunan harga sejalan dengan dengan berkurangnya kapasitas penyimpanan minyak cadangan dan peluang dibukanya ekspor minyak Iran jika pembicaraan mengenai nuklir mencapai kesepakatan. Pembicaraan mengenai nuklir akan dilakukan pekan ini setelah Amerika Serikat dan Eropa menyatakan bersedia berkompromi dan menangguhkan sanksi PBB, yang juga mempengaruhi ekspor minyak.

“Prospek meningkatnya penjualan minyak Iran sebagai bagian dari kesepakatan baru dalam beberapa bulan ke depan hanya akan memperburuk kelebihan pasokan OPEC dan mendukung outlook bearish kami,” demikian penjelasan Barclays seperti dilansir Reuters, Senin, 16 Maret 2015.

Dewan Minyak Dunia menyatakan harga minyak yang rendah akan berdampak pemangkasan investasi. Presiden Dewan Minyak Dunia Jozsef Toth mengatakan harga minyak sekarang di bawah level yang memungkinkan perusahaan melakukan eksplorasi dan produksi di daerah-daerah yang sulit. “Akibatnya, sebagian investasi harus dipangkas,” kata Toth.

Sementara itu, Cina memanfaatkan penurunan harga minyak dunia untuk membangun cadangan miyak strategis (strategic petroleum reserve). Namun sejumlah analis mengatakan kapasitas cadangan tambahan baru akan tersedia pada akhir 2015.

dalam berita diatas kita bisa mebayangkan apa yang terjadi pada perekonomian international apabila harga minyak terpengaruh dikarenakan akibat nuklir di iran.

Itulah beberapa kasus perekonomian yang terjadi dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan diluar negeri sana, ada baiknya kita menyimak semua hal yang terjadi lalu mengevaluasinya

sekian artikel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf

Nama : Muhammad Nurul Jihad Alfalah

Kelas : 2EB21

NPM : 25213155

Tugas Softskill Akhir ” Aspek Hukum Dalam Ekonomi”

Referensi :

http://hedisasrawan.blogspot.com/2013/02/permasalahan-ekonomi-di-indonesia.html

http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/03/16/087650413/pembicaraan-nuklir-iran-ikut-tekan-harga-minyak

Pembangunan Koperasi

Posted: January 25, 2015 in Koperasi

Pembangunan Koperasi di Indonesia

Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (barat) dan negara berkembang memang sangat diametral. Di barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting da lam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya.

Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan, berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.

Pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia guna mencapai kesejahteraan anggotanya. Tujuan pembangunan koperasi di Indonesia adalah menciptakan keadaan masyarakat khususnya anggota koperasi agar mampu mengurus dirinya sendiri (self help).

  1. Permasalahan dalam Pembangunan Koperasi

Koperasi bukan kumpulan modal, dengan demikian tujuan pokoknya harus benar-benar mengabdi untuk kepentingan anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pembangunan koperasi di Indonesia dihadapkan pada dua masalah pokok yaitu :

  1. Masalah internal koperasi antara lain: kurangnya pemahaman anggota akan manfaat koperasi dan pengetahuan tentang kewajiban sebagai anggota. Harus ada sekelompok orang yang punya kepentingan ekonomi bersama yang bersedia bekerja sama dan mengadakan ikatan sosial. Dalam kelompok tersebut harus ada tokoh yang berfungsi sebagai penggerak organisatoris untuk menggerakkan koperasi ke arah sasaran yang benar.
  2. Masalah eksternal koperasi antara lain iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang jelas dan efektif untuk perjuangan koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan.
  1. Kunci Pembangunan Koperasi

Menurut Ace Partadiredja dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan koperasi Indonesia adalah rendahnya tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemerataan tingkat pendidikan sampai ke pelosok baru dimulai pada tahun 1986, sehingga dampaknya baru bisa dirasakan paling tidak 15 tahun setelahnya.

Berbeda dengan Ace Partadiredja, Baharuddin berpendapat bahwa faktor penghambat dalam pembangunan koperasi adalah kurangnya dedikasi pengurus terhadap kelangsungan hidup koperasi. Ini berarti bahwa kepribadian dan mental pengurus, pengawas, dan manajer belum berjiwa koperasi sehingga masih perlu diperbaiki lagi.
Prof. Wagiono Ismangil berpendapat bahwa faktor penghambat kemajuan koperasi adalah kurangnya kerja sama di bidang ekonomi dari masyarakat kota. Kerja sama di bidang sosial (gotong royong) memang sudah kuat, tetapi kerja sama di bidang usaha dirasakan masih lemah, padahal kerja sama di bidang ekonomi merupakan faktor yang sangat menentukan kemajuan lembaga koperasi.

Ketiga masalah di atas merupakan inti dari masalah manajemen koperasi dan merupakan kunci maju atau tidaknya koperasi di Indonesia.

Untuk meningkatkan kualitas koperasi, diperlukan keterkaitan timbal balik antara manajemen profesional dan dukungan kepercayaan dari anggota. Mengingat tantangan yang harus dihadapi koperasi pada waktu yang akan datang semakin besar, maka koperasi perlu dikelola dengan menerapkan manajemen yang profesional serta menetapkan kaidah efektivitas dan efisiensi. Untuk keperluan ini, koperasi dan pembina koperasi perlu melakukan pembinaan dan pendidikan yang lebih intensif untuk tugas-tugas operasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, apabila belum mempunyai tenaga profesional yang tetap, dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang terkait.

Dekan Fakultas Administrasi Bisnis universitas Nebraska Gaay Schwediman, berpendapat bahwa untuk kemajuan koperasi maka manajemen tradisional perlu diganti dengan manajemen modern yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Semua anggota diperlakukan secara adil,
  2. Didukung administrasi yang canggih,
  3. Koperasi yang kecil dan lemah dapat bergabung (merjer) agar menjadi koperasi yang lebih kuat dan sehat,
  4. Pembuatan kebijakan dipusatkan pada sentra-sentra yang layak,
  5. Petugas pemasaran koperasi harus bersifat agresif dengan menjemput bola bukan hanya menunggu pembeli,
  6. Kebijakan penerimaan pegawai didasarkan atas kebutuhan, yaitu yang terbaik untuk kepentingan koperasi,
  7. Manajer selalu memperhatikan fungsi perencanaan dan masalah yang strategis,
  8. Memprioritaskan keuntungan tanpa mengabaikan pelayanan yang baik kepada anggota dan pelanggan lainnya,
  9. Perhatian manajemen pada faktor persaingan eksternal harus seimbang dengan masalah internal dan harus selalu melakukan konsultasi dengan pengurus dan pengawas,
  10. Keputusan usaha dibuat berdasarkan keyakinan untuk memperhatikan kelangsungan organisasi dalam jangka panjang,
  11. Selalu memikirkan pembinaan dan promosi karyawan,
  12. Pendidikan anggota menjadi salah satu program yang rutin untuk dilaksanakan.

Referensi :

http://www.ekonomirakyat.org/edisi_17/artikel_5.htm

http://ruth-happy.blogspot.com/2010/01/pembangunan-koperasi.html

http://nadirawidyawijaya.blogspot.com/2012/11/pembangunan-koperasi.html

Permodalan Koperasi

Posted: January 25, 2015 in Koperasi

1.      Modal Koperasi

Pengertian modal dalam sebuah organisasi perusahaan termasuk badan koperasi adalah sama, yaitu modal yang digunakan untuk menjalankan usaha. Koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang mengumpulkan modal untu modal usaha dan setiap orang mempunyai hak yang sama.

A.    Permodalan Koperasi

Sumber – Sumber Modal Koperasi

1.      Modal Dasar

Tujuan utama mendirikan sebuah organisasi koperasi adalah untuk mengakumulasikan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya yang meskipun pada awalnya berjumlah kecil tetapi tetap ada.

2.      Modal Sendiri

a.       Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi tersebut selama yang bersangkutan masih tercatat menjadi anggota koperasi.

b.      Simpanan Wajib

Konsekwensi dari simpanan ini adalah harus dilakukan oleh semua anggota koperasi yang dapat disesuaikan besar kecilnya dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan, arena itu akumulasi simpanan wajib para anggota harus diarahkan mencapai jumlah tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan menjalankan usaha koperasi.

c.       Dana Cadangan

Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepad anggoya; tujuannya adalah untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak atau menutup kerugian dalam usaha.

d.      Hibah

Hibah adalah bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tida mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Siapa pun dapat memberikan hibah kepada koperasi dalam bentuk apapun sepanjang memiliki pengertian seperti itu; untuk menghindarkan koperasi menjadi tergantung dengan pemberi hibah sehingga dapat mengganggu prinsip-prisnsip dan asas koperasi.

3.      Modal Pinjaman

a.       Pinjaman dari Anggota

Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota.

b.      Pinjaman dari Koperasi Lain

Pada dasarnya diawali dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerja sama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit; tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan.

c.       Pinjaman dari Lembaga Keuangan

Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat khususnya usaha koperasi.

d.      Obligasi dan Surat Utang

Untuk menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat umum diluar anggota koperasi. Mengenai persyaratan untuk menjual obligasi dan surat utang tersebut diatur dalam ketentuan otoritas pasar modal yang ada.

e.       Sumber Keuangan Lain

Semua sumber keuangan, kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal.

·

2.      Distribusi Cadangan Koperasi

Cadangan menurut UU No. 25/1992, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Sesuai Anggaran Dasar yang menunjuk pada UU No. 12/1967 menentukan bahwa25 % dari SHU yang diperoleh dari usaha anggota disisihkan untuk Cadangan , sedangkan SHU yang berasal bukan dari usaha anggota sebesar 60 % disisihkan untuk Cadangan. Banyak sekali manfaat distribusi cadangan, seperti contoh di bawah ini:

1.      Memenuhi kewajiban tertentu

2.      Meningkatkan jumlah operating capital koperasi

3.      Sebagai jaminan untuk kemungkinan kemungkinan rugi di kemudian hari

4.      Perluasan usaha

sumur :

https://elianggra.wordpress.com/2013/11/19/291/