ETIKA

Etika adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab

PROFESI

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “Profess”, yang dalam bahasa Yunani adalah “Επαγγελια”, yang bermakna: “Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen”.

Profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kesehatan, keuangan, militer, teknik desainer, tenaga pendidik.

Seseorang yang berkompeten di suatu profesi tertentu, disebut profesional. Walau demikian, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir. Contohnya adalah petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju yang dilakukannya, sementara olahraga tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai suatu profesi.

AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik adalah seorang akuntan yang mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan guna memberikan layanan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan ini telah diatur didalam UU No 5 th 2011 tentang Akuntan Publik dan juga Permenkeu No 17/PMK01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Seorang Akuntan harus menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai asosiasi profesi profesi akuntan publik yang telah diakui oleh pemerintah agar bisa mengaudit laporan keuangan.

Standar Pelaporan Akuntan Publik

  1. Laporan wajib menyatakan, apakah suatu laporan keuangan yang diperiksa sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum.
  2. Pengunkapan informasi pada laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali jika dinyatakan lain didalam lporan auditor.
  3. Laporan harus menyatakan dan menunjukkan apabila ada ketidak-konsistenan dalam menerapkan prinsip akuntansi didalam penyusunan sebuah laporan keuangan pada periode yang sedang berjalan yang dibandingkan periode terdahulu
  4. Laporan audit harus terdapat suatu pernyataan pendapat tentang laporan yang diperiksa secara menyeluruh. apabila tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan, maka alasan tidak memberikan pendapat itu harus disertakan. Laporan auditor juga harus terdapat petunjuk jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dijalankan/dilaksanakan apabila ada dan tingkatan tanggung jawab yang dimiliki/dipikul oleh auditor.

Peranan Akuntan Publik

  1. Mengendalikan serta mengarahkan dengan efektif sumber daya yang dimiliki perusahaan.
  2. Memberikan keputusan yang terkait dengan penggunaan sumber daya termasuk didalamnya mengidentifikasi bidang keputsuan rumit serta penetapan tujuuan dan sasaran entitas.
  3. Memberikan laporan atas kepemilikan sumber daya yang dimiliki/dikuasai oleh entitas/organisasi.

ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK

AP dan staf harus memenuhi persyaratan etika, minimal seperti yang tercantum dalam Kode Etik IAPI dan ketentuan hukum yang berlaku.

UU No 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 25 mewajibkan Akuntan Publik yang memberikan jasa untuk mematuhi Kode Etik Profesi.

AP berkomitmen untuk memegang teguh nilai-nilai kepemimpinan yang beretika dan bertanggung jawab dalam penyerapan. AP mengharuskan seluruh staf memahami Kode Etik IAPI dan menerima tanggung jawab dalam pelaksanaan Kode Etik tersebut serta melakukan review secara periodic terhadap kepatuhannya.

  1. INDEPENDENSI

AP dan semua staf harus independensi baik secara pemikiran maupun dalam penampilan klien asurans dan perikatan. Independensi harus dipertahankan selama periode perikatan dan periode yang tercakup dalam perikatan untuk seluruh perikatan asurans sebagaimana diatur dalam:

  • UU No 5 Tahun 2011 pasal 28
  • Kode Etik IAPI khususnya Seksi 290
  • Peraturan Bapepam VIIIA 2 tentang Independensi khususnya untuk perikatan asurans klien emitmen.
  • SPM No 1, dan
  • SPA 220
  • Ketentuan lainnya.

Jika ancaman terhadap independensi tidak bisa dihilangkan atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan pencegahan yang tepat, AP harus menghilangkan aktivitas, kepentingan, atau hubungan yang menciptakan ancaman, atau menolak untuk menerima atau melanjutkan perikatan. AP harus bertanggung jawab untuk memastikan pemecahan masalah yang tepat terhadap ancaman independensi.

AP dan staf harus melakukan review terhadap kondisi sekelilingnya yang menimbulkan ancaman terhadap independens. Staf harus melaporkan kepada AP apabila staf dalam identifikasinya, dalam kondisi mendapatkan ancaman terhadap independensinya. AP harus mendokumentasikan rincian ancaman yang teridentifikasi, termasuk hubungan atau keadaan dalam kaitannya dengan klien, dan pencegahan yang diterapkan. Semua staf harus menyerahkan kepada AP secara tahunan surat pernyataan tertulis yang mengkonfirmasikan pemahaman dan kepatuhan terhadap Kode Etik IAPI dan kebijakan independensi yang diterapkan KAP.

Staf yang ditugaskan dalam periaktan asurans harus memberikan surat pernyataan kepada AP bahwa mereka independen terhadap klien dan perikatan, atau melaporkan setiap ancaman terhadap independensi sehingga pencegahan yang tepat dapat diterapkan.

Staf harus melaporkan kepada AP apabila, berdasarkan pemahamanya, mereka atau anggota tim perikatan lainnya selama periode pengungkapan memberikan jasa yang dilarang berdasarkan Kode Etik IAPI Seksi 290, UU No 5 Tahun 2011, Peraturan Bapepam VIIIA2, dan ketentuan lainnya, yang dapat mengakibatkan AP tidak dapat menyelesaikan perikatan asurans.

AP harus mengambil tindakan apapun yang rasional yang diperlukan dan memungkinkan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman terhadap independensi ke tingkat yang dapat diterima. Tindakan tersebut diantaranya:

  • Mengganti anggota tim perikatan.
  • Menghentikan atau mengubah pekerjaan tertentu atau jasa yang dilakukan dalam suatu perikatan.
  • Melepaskan kepemilikan atau kepentingan keuangan.
  • Mengubah atau menghentikan sifat hubungan personal atau hubungan bisnis dengan klien.
  • Dilakukan review tambahan oleh pihak individu professional eksternal atau staf KAP yang berkompoten lainnya.
  • Melakukan tindakan lainnya yang tepat terhadap kondisi tersebut.

 

  1. HUBUNGAN TERUS MENERUS PERSONIL SENIOR (TERMASUK ROTASI PARTNER DAN STAF KUNCI) DALAM PERIKATAN AUDIT

AP dan KAP harus mematuhi ketentuan rotasi perikatan audit berdasarkan ketentuan UU No 5 tahun 2011, PMK 17/2008, dan Aturan VIIIA1. Serta Kode Etik IAPI. PMK 17/2008 dan Aturan VIIIA1 mengatur AP dan KAP Perseorangan maksimal tiga tahun berturut-turut untuk melakukan perikatan audit atas laporan keuangan. Cooling periode adalah satu tahun dan pada tahun berikutnya AP dan KAP Perseorangan dapat memberikan perikatan audit atas laporan keuangan untuk klien yang sama.

Selain itu AP dan staf harus mematuhi Seksi 290 Kode Etik IAPI tentang rotasi wajib pemimpin perikatan dan penelaah review mutu perikatan audit atas laporan keuangan untuk entitas emitmen dan sector public. Berdasarkan Kode Etik IAPI, untuk perikatan audit entitas kepentingan public, dan AP dan penelaah review mutu perikatan telah memberikan jasa audit untuk periode 7 tahun berturut-turut maka pada tahun selanjutnya AP dan penelaah review mutu perikatan tidak diperkenankan untuk memberikan jasa audit. Namun demikian, karena aturan PMK 17/2008 dan Aturan VIIIA1 lebih ketat sehingga KAP dan AP harus mematuhi ketentuan yang lebih ketat tersebut, sedangkan untuk penelaah review mutu harus mamatuhi Kode Etik IAPI.

  1. KONFLIK KEPENTINGAN

AP dan staf harus mematuhi UU No 5 tahun 2011, peraturan Bapepam VIIIA2 dan ketentuan lainnya serta Kode Etik IAPI mengenai kepentingan, pengaruh, atau hubungan yang dapat menimbulkan benturan kepentinga. AP dan staf harus bebas dari benturan kepentingan pengaruhatau hubungan dalam kaitannya hubungan dengan klien yang dapat menurunkan objektivitas atau progfeional judgment-nya.

Menurut UU No 5/2011 pasal 28, AP dan KAP dalam situasi benturan meliputi antara lain, apabila :

  1. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau memilki kendali yang signifikan pada klien atau meperoleh manfaat ekonomisdari klien;
  2. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memilki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/akuntansi pada kline; dan/atau
  3. Akuntan Publik memberikan jasa sebagiman dimaksud dalam asurans (pasal 3 ayata 1) dan jasa non asurans lainnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 atay (3) dalam periode yang sama atau untuk tahun buku yang sama.

AP bertanggung jawab untuk mengembangkan, menerapkan, mematuhi, mendisiplinkan dan memantau prosedur dan metode praktis yang didesain untuk membantu AP dan staf dalam memahami, mengindentifikasi, mendokumentasikan, dan memperhatikan masalah benturan kepentingan, dan menentukan penyelesaian yang tepat.

AP harus memastikan bahwa prosedur yang sesuai dipatuhi ketika terjadi konflik atau potensi konflik atau potensi konflik kepentingan teridentifikasi, AP atau staf tidak harus bertindak atau memberikan saran atau komentar sampai mereka benar-benar memeriksa fakta-fakta dan kondisinya, dan yakin bahwa pencegahan yang diperlukan dan komunikasi telah dilakukan dan tepat untuk dilaksanakan.

Staf harus menelah kondisinya dan melaporkan kepada AP dari setiap konflik kepentingan atau potensi konflik yang melibatkan mereka atau keluarga dekat mereka. AP dan staf juga harus menentukan dan mengungkapkan konflik kepentingan antara mereka dan klien, terutama jika mereka memberikan jasa langsung kepada klien ini. Mereka harus berhati-hati, mengikuti kebijakan KAP, dan mendiskusikan keadaan tertentu untuk menentukan cara dalam mengatasi masalah tersebut dan memastikan apakah suatu jasa tertentu harus dihindari.

Setelah berkonsultasi dengan staf lain, AP sebagai pemegang otoritas akhir harus membuat penyelesaian atas situasi benturan kepentingan, termasuk :

  • Menolak atau menghentikan jasa, perikatan, atau tindakan;
  • Menentukan dan meminta melakukan tindakan dan prosedur tertentu untuk menangani konflik secara tepat, melindungi informasi sensitive dan sepesifik tertentu dari klien, dan memastikan persetujuan tertulis yang tepat telah didapatkan dan pengungkapan telah dilakukan ketika diputuskan bahwa tindakan dapat dilaksanakan.
  • Mendokumentasikan dengan tepat proses, pencegahan yang diterapkan, dan keputusan atau rekomendasi yang dibuat.
  • Menyelenggarakan prosedur pendisiplinan staf dan memberikan sanksi terhadap ketidak patuhan; dan
  • Memulai dan berpatisipasi dalam merencanakan langkah-langkah pre-emptive untuk membantu dalam menghindari situasi konflik kepentingan yang mungkin timbul.

Klien akan diberitahu kepentingan bisnis atau kegiatan AP yang mungkin merupakan konflik kepentingan, semua pihak terkait yang mengetahui dalam situasi dimana KAP bertindak untuk dua atau lebih pihak ketika terjadi benturan kepentingan diantara pihak-pihak tersebut, dan akan melaporkan kepada klien bahwa AP tidak akan melakukan tindakan yang hanya ditunjukan untuk kepentingan salah satu pihak yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian jasa. Dalam setiap kasus, persetujuan tertulis dari klien untuk melakukan tindakan tersebut harus diperoleh.

Ketika AP memutuskan untuk terus menerima perikatan, AP dan staf harus mendokumentasikan dalam file perikatan konflik terindentifikasi, biasanya dalam tahap penerimaan dan keberlangsungan hubungan dengan klien atau bagian perencanaan. Dalam hal ini mungkin menacakup korespondensi atau diskusi mengenai sifat konflik, serta setiap konsultasi dengan pihak lain, kesimpulan yang dicapai, pencegahan yang diterapkan, dan prosedur yang diikuti untuk mengatasi situasi konflik.

Ketika kerahasiaan internal diperlukan, mungkin diperlukan untuk mencegah staf lain untuk memiliki akses terhadap informasi dengan menggunakan fire walls, pencegahan fisik, personil, penyimpanan file, dan pengamanan informasi, membuat perjanjian kerahasiaan tertentu, atau pemisahan dan mengunci terpisah penyimpanan atau akses data. Ketika tindakan ini dilakukan, maka semua staf harus mematuhi tanpa terkecuali. Namun demikian, pada umumnya, beberapa tindakan tersebut dihindarkan.

Apabila staf tidak yakin dengan tanggung jawabnya mengenai penilaian benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, agar disarankan untuk mediskusikan masalah tersebut dengan personil lain yang tidak terlibat untuk membantu melakukan penilaian.

REFERENSI :

https://id.wikipedia.org/wiki/Etika

https://id.wikipedia.org/wiki/Profesi

http://nichonotes.blogspot.co.id/2014/09/akuntan-publik.html

SPM (SISTEM PENGENDALIAN MUTU) KAP DRS. MOHAMMAD YOESOEF DAN REKAN

Proposal PI

Posted: December 20, 2015 in Bahasa Indonesia 2

M. Nurul Jihad A

25213155 (3eb21)

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya akibat krisis ekonomi dan moneter yang dialami oleh bangsa Indonesia sekitar tujuh tahun yang lalu terus dilakukan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan ruang gerak yang proporsional kepada para pengusaha kecil dan menengah (UKM) sekaligus memberdayakannya. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa sektor riil yang dikuasai oleh perusahaan konglomerasi yang tidak didukung oleh kinerja yang baik, menyebabkan mereka menjadi bangkut akibat krisis, yang selanjutnya dalam skala yang lebih luas menjadikan negara Indonesia terpuruk karena jumlah mereka yang sedikit ternyata menguasai sebagian besar perekonomian nasional. Di sisi lain, perusahaan kecil dan menengah (UKM) yang jumlahnya sangat banyak namun mempunyai porsi peranan yang kecil dalam perekonomian nasional, ternyata mampu bertahan   dalam situasi krisis. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan perekonomian nasional Indonesia sesungguhnya berada pada UKM yang secara masal merupakan skala ekonomi kerakyatan.

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil berkaitan dengan masalah kemampuan manajemen atau pengelolaan yang kurang profesional. Hal ini disebabkan pengetahuan yang dimiliki sangat terbatas. Masalah-masalah   manajemen   ini   meliputi,   masalah   struktur   permodalan, personalia dan pemasaran.

Selain masalah di atas, ada juga masalah teknis yang sering dijumpai yaitu : masalah belum dimilikinya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik, karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dengan keluarga, masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi

kelayakan untuk memeperoleh pinjaman baik dari Bank maupun modal ventura, karena kebanyakan usaha kecil mengeluh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakain ketat, masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah, masalah memperoleh bahan baku terutama karena adanya persaiangan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkualiatas rendah, dan tingginya harga bahan baku, masalah inovasi dan perbaikan kualitas barang dan efisiensi.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan ekonomi telah berusaha mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah sebagai penopang bagi perekonomian nasional, baik sebagai penyedia lapangan kerja, lapangan usaha maupun penghasil devisa negara. Hal ini dapat dilihat dari data BPS tahun 2000 yang menyebutkan bahwa Sektor Koperasi dan UKM mampu menyerap tenaga kerja secara nasional sebesar 99,47%. Dalam pembentukan Produk   Domestik   Bruto   (PDB),   sektor Koperasi   dan   UKM   memberikan kontribusi sebesar 41,32% dan 16,38%.

Dalam kegiatan usaha, sektor UKM dan Koperasi memberikan kontribusi sebesar 99% dari total unit usaha. Sektor UKM dan Koperasi tumbuh sebesar 276 % dalam kegiatan ekspor nasional.

Dengan melihat kinerja UKM di atas, sebenarnya UKM tidak membutuhkan dukungan yang berlebihan dari pemerintah, karena mereka dapat bekerja secara mandiri. Hal terpenting yang dibutuhkan oleh UKM adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Kemajuan suatu usaha ditentukan oleh entrepreneur yang secara sistematik tumbuh pesat dan mempunyai dasar pengetahuan (knowledge base) dimana kecepatan, gerak serta inisiatif menjadi inti kesuksesan. Entrepreneur adalah seseorang yang kreatif dan inovatif , yang   dapat   menangkap   peluang   usaha   serta   memiliki  visi pengembangan usaha.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan bagi setiap perusahaan untuk dapat memenangkan persaingan yang semakin ketat. Demikian juga di bidang pemasaran, kebijakan sistem informasi ditetapkan untuk meraih peluang-peluang pasar yang selama ini tidak dapat diraih dengan sistem yang lama atau ditemukannya banyak kelemahan pada sistem yang lama. Misalkan : peluang pasar baru yang dapat diraih dengan sistem pemasaran melalui internet, mengetahui jumlah permintaan konsumen secara akurat, atau mengetahui jumlah pesaing yang ada untuk merumuskan strategi pemasaran yang tepat. Usaha kecil dan menengah (UKM) sudah waktunya memikirkan bagaimana untuk mengatur dan mengelola informasi yang sesuai dengan misi, visi, dan kekhasan manajemen.

Suatu sistem informasi pemasaran (SIP) terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi dan mendistribusikan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dibutuhkan kepada pembuat keputusan pemasaran (Kotler, 1995; 143). Pengembangan sistem informasi berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk mengganti sistem yang lama atau memodifikasi sistem yang sudah ada. Aktivitas untuk memodifikasi atau bahkan pembuatan sistem informasi baru mensyaratkan keterlibatan pihak pemakai dan pihak manajemen.

Entrepreneur yang berbasis pengetahuan, akan dapat menciptakan ide-ide baru, menangkap peluang-peluang yang ada sekaligus dapat meningkatkan akselerasi usahanya dengan basis keunggulan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

  1. Bagaimanakah profil UKM yang ada di Kota Bekasi dilihat dari sistem informasi pemasaran yang digunakan ?
  2. Permasalahan dan kendala apakah yang dihadapi UKM di Kota Bekasi dalam penerapan sistem informasi pemasaran?
  3. Sejauh manakah peran pemerintah daerah mengembangkan UKM di Kota Bekasi ?
  1. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan pengembangan sistem informasi pemasaran bagi UKM di Kota Bekasi ?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi pada objek penelitian yaitu UKM yang bergerak dibidang industri keramik dan industri kompor yang ada di Kota Bekasi, karena kedua industri tersebut banyak tersebar di Kota Bekasi dan banyak menyerap tenaga kerja.

D. Tujuan Penelitian

  1. Untuk mengetahui profil UKM yang ada di Kota Bekasi dilihat dari sistem informasi pemasaran yang digunakan
  2. Untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi UKM di Kota Bekasi dalam penerapan sistem informasi pemasaran.
  3. Untuk   mengetahui   sejauh   manakah   peran   pemerintah   daerah mengembangkan UKM di Kota Bekasi
  4. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan pengembangan sistem informasi pemasaran bagi UKM di Kota Bekasi.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam usaha pemecahan masalah-masalah pembangunan, khususnya bagi Pemerintah kota Bekasi maupun Pemerintah Pusat, dapat dipakai sebagai acuan dan masukan dalam membuat kebijakan berkaitan dengan pembinaan UKM. Bagi para pengusaha yang termasuk UKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi UKM dalam membuat sistem informasi pemasaran yang baik sesuai dengan kondisi UKM tersebut

F. METODE PENELITIAN

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada UKM khususnya pada Industri Keramik dan

Industri Kompor yang banyak terdapat di Kota Bekasi.

 

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari gambaran tentang karakteristik populasi yang diteliti.

 

c. Jenis Data yang Dibutuhkan

  1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau belum melalui proses pengumpulan dan pengolahan dari pihak lain, misalnya data hasil wawancara dari responden yang berkaitan dengan spirit entrepreneurship yang dimilkinya.
  2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, misalnya data dari BPS dan Deperindag mengenai jenis dan jumlah UKM yang ada di Kota Bekasi

d. Teknik Pengumpulan Data

Data primer maupun data sekunder diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan survey di lapangan.

 

e. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pelaku UKM yang ada di Kota Bekasi, khususnya pada industri kompor dan keramik. Menurut catatan dari Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kota Bekasi, jumlah industri kecil tangguh sebanyak 520 orang. Sedangkan jumlah sampel dalam penelitian diambil 10% dari jumlah populasi. Jadi jumlah sampel ditentukan sebanyak 52 perusahaan kecil.

f. Metode Sampling

Untuk mengambil sampel sebagai nara sumber akan digunakan metode purposive sampling. Sampel diambil berdasarkan karakteristik perusahaan keramik dan perusahaan kompor, karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan manufakturing yang menyerap banyak tenaga kerja.

g. Definisi Operasional Variabel

Sistem informasi yang digunakan oleh para manajer / pengelola perusahaan dimulai dari sistem pencatatan internal. Adapun variabel-variabel yang diteliti meliputi:

  1. Sistem Pesanan sampai Pembayaran; meliputi informasi dari tenaga penjualan, pedagang perantara / agen, dan konsumen yang mengirimkan pesanan kepada perusahaan. Indikatornya: Bagaimana UKM dapat mengidentifikasikan seluruh kebutuhan konsumen / pesanannya, dan Pencatatan pesanan barang, pengiriman barang, dan cara pembayarannya.
  2. Sistem Pelaporan Penjualan; sebuah historikal catatan penjualan perusahaan dari waktu   ke   waktu.   Indikator:   Identifikasi   pihak-pihak   yang membutuhkan informasi penjualan, dan Penjualan, Daerah Penjualan dan Pemasaran.
  3. Sistem Intelijen Pemasaran; serangkaian prosedur dan sumber yang digunakan manajer   untuk   memperoleh   informasi   harian   tentang perkembangan lingkungan pemasaran.
  4. Sistem Riset Pemasaran; upaya yang dilakukan oleh manajer dalam menganalisis dan menginterpretasikan fenomena yang muncul di dalam perusahaan maupun perubahan lingkungan pemasarannya.

h. Metode Analisis Data

 

Analisis Statistik Deskriptif, dengan menggunakan distribusi frekuensi untuk menjelaskan gambaran secara umum tentang profil UKM yang ada di Kota Bekasi.

i. Rencana dan Jadwal Penelitian

Kegiatan penelitian ini diperkirakan membutuhkan waktu 8 (delapan) bulan, dengan perincian sebagai berikut :

Bulan ke:
No Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8
1. PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITAN
a. Pengumpulan bahan pembuatan proposal
b. Pengetikan draft proposal
2. PERSIAPAN
a. Pendaftaran Proposal (up-load)
b. Seminar Proposal
c. Revisi Proposal
d. Penyusunan Kuesioner dan bahan bahan

yang dibutuhkan

3. PELAKSANAAN PENELITIAN
a. Uji coba Kuesioner
b. Penyebaran Kuesioner
c. Editing dan Analisis data
d. Interpretasi hasil
e. Evaluasi hasil
3. PENYUSUNAN LAPORAN
a) Penulisan draft laporan awal
b) Seminar dan Diskusi draft laporan pen.
c) Penyempurnaan draft laporan
4. PENYERAHAN LAPORAN PENELITIAN

j. Perkiraan Biaya Penelitian

No. RINCIAN KEGIATAN DANA YANG DIBUTUHKAN
1. PENYUSUNAN PROPOSAL
Pengumpulan Bahan Pembuatan Proposal dan pengetikan  

Rp.   500.000,-

2. PELAKSANAAN PENELITIAN
A. Penyusunan instrumen penelitian
Pembuatan kuesioner dan penggandaan Rp. 1.000.000,-
B. Turun Lapangan & Pengumpulan Data
Penggalian data primer dan sekunder ( Untuk transportasi penyebaran kuesioner, akomodasi, konsumsi dan foto kopi

berkas )

 

 

 

Rp. 2.000.000,-

C. Pengolahan Data dan Analisis Data Rp. 1.000.000,-
3. PENYUSUNAN LAPORAN Rp.   500.000,-
Jumlah total

(Lima Juta Rupiah)

Rp. 5.000.000,-

 

 

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

 

 

A. Pengertian dan Karakteristik Usaha Kecil

 

Pengertian usaha kecil di Indonesia masih sangat beragam. Menurut Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia (1990) mendefinisikan usaha kecil berdasarkan nilai asetnya, yaitu suatu usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan) bernilai kurang dari Rp.600 Juta. Sedangkan departemen Perdagangan mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha yang modal kerjanya kurang dari Rp.25 Juta. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), industri kecil adalah usaha industri yang melibatkan tenaga kerja antara 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan industri rumah tangga adalah usaha industri yang memperkerjakan kurang dari 5 orang.

 

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1995, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah :

  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200 Juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 Miliar
  3. Milik Warga Negara Indonesia,
  4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tak langsung dengan usaha menengah dan besar,
  5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum, termasuk koperasi.

 

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa usaha kecil adalah suatu usaha yang bercirikan:

  1. kegiatan usahanya tidak formal serta mempunyai struktur organisasi yang sederhana
  2. jumlah tenaga kerja terbatas, berkisar antara 2 sampai dengan 25 orang
  3. manajemen dan sistem pencatatannya sangat sederhana
  4. skala ekonomi kecil dan daerah pemasarannya terbatas

 

Berbagai pihak termasuk Pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat perlu memberdayakan usaha kecil dan menengah melalui upaya penumbuhan iklim usaha yang kondusif, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil dan menengah mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan besar.

 

Pemberdayaan usaha kecil bertujuan untuk (Undang-undang RI Nomor 9 tahun 1995):

  1. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Menengah,
  2. Meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional.

 

Pemerintah berusaha menumbuhkan iklim usaha   bagi Usaha Kecil   melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan melalui aspek:

  1. Pendanaan;
  2. Persaingan;
  3. Prasarana
  4. Informasi
  5. Kemitraan;
  6. Perizinan usaha; dan
  7. Perlindungan.

Dari aspek pendanaan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk memperluas sumber pendanaan, meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan, memberikan kemudahan dalam pendanaan.

 

Dari aspek persaingan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kerja sama sesama Usaha Kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar Usaha Kecil, mencegah struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak   wajar   dalam   bentuk   monopoli,   oligopoli,   dan   monopsoni   yang merugikan usaha kecil, serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorang atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.

 

Dari aspek prasarana, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Usaha Kecil, dan memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Kecil.

 

Dari aspek informasi, pemerintah menetapkan kebijakan untuk membentuk dan memanfaatkan bank data dan jaringan informasi bisnis serta mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain dan mutu.

 

Dari aspek kemitraan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mewujudkan kemitraan dan mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.

 

Dari aspek perizinan usaha, pemerintah menetapkan kebijakan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan mengupayakan terwujudnya pelayanan sistem satu atap dan memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan.

 

Dari aspek perlindungan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi

pertambangan; rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya, mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan Usaha Kecil melalui pengadaan secara langsung dari Usaha Kecil; mengatur penagadaan barang dan jasa dan pemborongan kerja pemerintah; serta memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

 

Upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil diarahkan pada bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.

 

Upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dari bidang produksi dan pengolahan, dengan cara meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan; meningkatkan rancang bangun dan rekayasa; serta memberikan kemudahan dalam   pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan.

 

Upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dari bidang pemasaran, dengan cara melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar; mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi; serta memasarkan produk Usaha Kecil.

 

Upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dari bidang sumber daya manusia, dengan cara memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial; membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi Usaha Kecil; serta menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan Usaha Kecil.

 

Upaya   pembinaan   dan   pengembangan   Usaha   Kecil   dari   bidang teknologi, dengan cara meningkatkan kemampuan di bidang penelitian teknologi produksi dan pengendalian mutu; meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;

memberikan insentif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup; meningkatkan kerja sama dan alih teknologi; menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi Usaha Kecil.

 

Untuk meningkatkan kemampuan usaha, para pelaku Usaha Menengah dan Usaha Besar diharapkan dapat melaksanakan hubungan kemitraan dengan Usaha Kecil, baik memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha. Kemitraan dilaksanakan dengan pola : inti-plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan dan bentuk-bentuk lainnya, disertai dengan upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil.

 

Usaha kecil yang merupakan bagian integral dari dunia usaha secara umum di Indonesia, mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya.

B. Konsep dan Karakteristik Entrepreneur

 

William D.   Bygrave (1996) menyatakan bahwa seorang wirausahawan (entrepreneur) adalah seseorang yang memperoleh peluang dan menciptakan organisasi untuk mengejarnya. Proses kewirausahaan (entrepreneurship) menyangkut segala fungsi, aktifitas, dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi untuk mengejarnya.

 

Seorang entrepreneur memperoleh ide melalui pengalaman masa lalu atau pekerjaannya saat ini. Pengalaman masa lalu dapat diperoleh dari latar keluarga atau pengalaman diri sendiri atau dalam interaksinya dengan orang lain.

 

Lebih lanjut William D. Bygrave (1996) menggambarkan sifat-sifat entrepreneur yang sukses, yaitu:

  1. Entrepreneur memiliki visi atas masa depan dan sekaligus mempunyai kemampuan untuk mengimplimentasikannya.
  2. Entrepreneur dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tegas, mereka dapat menangkap peluang dengan cepat dan mengelola waktu dengan baik.
  3. Entrepreneur melakukan tindakan dengan cepat dan konsisten.
  4. Entrepreneur mengimplementasikan usaha mereka dengan komitmen total. Mereka jarang meyerah, bahkan pada saat menjumpai kesulitan yang tampaknya tak mungkin diatasi.
  1. Entrepreneur berdedikasi total terhadap bisnisnya dan bekerja keras.
  2. Entrepreneur mencintai apa yang dikerjakannya, sehingga tidak cepat merasa bosan terhadap apa yang dilkerjakannya.
  3. Entrepreneur harus menguasai rincian (detail) yang bersifat kritis dari suatu uasaha yang dilakukannya.
  4. Entrepreneur bertanggung jawab atas nasibnya sendiri (Destiny)   daripada bergantung pada orang lain.
  5. Entrepreneur tidak pernah menganggap uang adalah segalanya, namun hanyalah sebuah kompensasi terdadap apa yang telah dikerjakannya.
  6. Entrepreneur akan mendistribusikan dan mendelegasikan pekerjaanya sekaligus mendistribusikan pendapatannya kepada karyawannya.

 

Mc. Clallend dalam Arman Hakim dkk.(2001) mengajukan konsep need for achievement yang selanjutnya diartikan sebagai virus kepribadian yang menyebabkan seseorang ingin selalu berbuat lebih baik dan terus maju, selalu berpikir untuk maju, dan memiliki tujuan yang realistik dengan mengambil risiko yang benar-benar telah diperhitungkan.

 

Selanjutnya Mc. Clelland merinci karakteristik mereka yang memiliki sifat need for achievement sebagai berikut;

 

  1. lebih menyukai pekerjaan dengan risiko yang realistik
  2. bekerja lebih giat pada tugas-tugas yang memerlukan kemampuan mental
  3. Tidak bekerja menjadi lebih giat dengan adanya imbalan uang
  4. ingin bekerja pada situasi yang dapat diperoleh pencapaian pribadi
  5. menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam kondisi yang memberikan umpan balik yang jelas dan positif
  6. cenderung berpikir ke masa depan dan memiliki pemikiran jangka panjang.

 

Ukuran need for achievement dapat menunjukkan bagaimana jiwa entrepreneur seseorang. Semakin tinggi nilai need for achievement seseorang, semakin besar pula bakat potensialnya untuk menjadi wirausahawam yang sukses.

 

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jiwa Kewirausahaan (Entrepreneurship)

Tumbuh dan berkembangnya jiwa wirausaha sangat ditentukan oleh faktor intern

atau faktor bawaan dan faktor ekstern atau faktor lingkungan, sebagaimana perkembangan jiwa manusia itu sendiri.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa wirausaha (entrepreneur) adalah

(Arman Hakim dkk; 2001):

 

  1. Inteligensia, yaitu kemampuan individu secara sadar untuk menyesuaikan pemikirannya terhadap tuntutan baru, yaitu kemampuan menyesuaikan mental terhadap masalah dan keadaan baru. Inteligensia berkaitan dengan pemecahan masalah, perencanaan dan pengejaran prestasi yang sangat berarti dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan.
  2. Latar belakang budaya,   secara tidak langsung, tingkah laku manusia dibatasi oleh norma atau nilai budaya setempat. Kebudayaan adalah cara manusia membentuk dan melihat lingkungannnya dan sebaliknya, budaya adalah hasil dari perilaku manusia sekaligus membentuk dan menentukan perilakunya sendiri maupun kelompok.
  3. Tingkat pendidikan, makin tinggi tingkat pendidikan seseoarang , makin luas wawasan dan pengetahuan seseorang dan makin mudah menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya.
  4. Usia, dimana kepribadian manusia bersifat dinamis, berkembang sesuai dengan bertambahnya usia. Makin berumur seseorang diharapkan makin mampu mengendalikan emosinya, dan sifat-sifat lainnya yang menunjukkan kematangan intelektual dan psikologinya.
  5. Pola asuh keluarga, juga sangat mentukan jiwa wirausaha bagi anaka-anak mereka. Anak-anak yang dididik mandiri, bekerja keras dan pantang menyerah semenjak kecil, akan memberikan pengalaman dan ketrampilan yang berharga bagi mereka kelak di kemudian hari.

 

D. Sistem Informasi Pemasaran

 

Menurut Kotler (1995), sistem informasi pemasaran terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan,   mensortir, menganalisis, mengevaluasi dan mendistribusikan informasi yang diperlukan, tepat waktu, dan akurat untuk pembuat keputusan pemasaran.

 

Sedangkan fungsi sistem informasi pemasaran adalah :

  1. Menilai Kebutuhan Informasi.
  2. Mengembangkan Informasi yang Diperlukan.
  3. Mendistribusikan Informasi.

Konsep dan Komponen Sistem Informasi Pemasaran (Kotler, 1995):

 yeah

BAB III

METODE PENELITIAN

 

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada UKM khususnya pada Industri Keramik dan

Industri Kompor yang banyak terdapat di Kota Bekasi.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari gambaran tentang karakteristik populasi yang diteliti.

c. Jenis Data yang Dibutuhkan

  1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau belum melalui proses pengumpulan dan pengolahan dari pihak lain, misalnya data hasil wawancara dari responden yang berkaitan dengan spirit entrepreneurship yang dimilkinya.
  2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, misalnya data dari BPS dan Deperindag mengenai jenis dan jumlah UKM yang ada di Kota Bekasi

d. Teknik Pengumpulan Data

Data primer maupun data sekunder diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan survey di lapangan.

e. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pelaku UKM yang ada di Kota Bekasi, khususnya pada industri kompor dan keramik. Menurut catatan dari Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kota Bekasi, jumlah industri kecil tangguh sebanyak 520 orang. Sedangkan jumlah sampel dalam penelitian diambil 10% dari jumlah populasi. Jadi jumlah sampel ditentukan sebanyak 52 perusahaan kecil.

f. Metode Sampling

Untuk mengambil sampel sebagai nara sumber akan digunakan metode purposive sampling. Sampel diambil berdasarkan karakteristik perusahaan keramik dan perusahaan kompor, karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan manufakturing yang menyerap banyak tenaga kerja.

g. Definisi Operasional Variabel

Sistem informasi yang digunakan oleh para manajer / pengelola perusahaan dimulai dari sistem pencatatan internal. Adapun variabel-variabel yang diteliti meliputi:

  1. Sistem Pesanan sampai Pembayaran; meliputi informasi dari tenaga penjualan, pedagang perantara / agen, dan konsumen yang mengirimkan pesanan kepada perusahaan. Indikatornya: Bagaimana UKM dapat mengidentifikasikan seluruh kebutuhan konsumen / pesanannya, dan Pencatatan pesanan barang, pengiriman barang, dan cara pembayarannya.
  2. Sistem Pelaporan Penjualan; sebuah historikal catatan penjualan perusahaan dari waktu   ke   waktu.   Indikator:   Identifikasi   pihak-pihak   yang membutuhkan informasi penjualan, dan Penjualan, Daerah Penjualan dan Pemasaran.
  3. Sistem Intelijen Pemasaran; serangkaian prosedur dan sumber yang digunakan manajer   untuk   memperoleh   informasi   harian   tentang perkembangan lingkungan pemasaran.
  4. Sistem Riset Pemasaran; upaya yang dilakukan oleh manajer dalam menganalisis dan menginterpretasikan fenomena yang muncul di dalam perusahaan maupun perubahan lingkungan pemasarannya.

h. Metode Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif, dengan menggunakan distribusi frekuensi untuk menjelaskan gambaran secara umum tentang profil UKM yang ada di Kota Bekasi.

i. Rencana dan Jadwal Penelitian

Kegiatan penelitian ini diperkirakan membutuhkan waktu 8 (delapan) bulan, dengan perincian sebagai berikut :

Bulan ke:
No Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8
1. PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITAN
a. Pengumpulan bahan pembuatan proposal
b. Pengetikan draft proposal
2. PERSIAPAN
a. Pendaftaran Proposal (up-load)
b. Seminar Proposal
c. Revisi Proposal
d. Penyusunan Kuesioner dan bahan bahan

yang dibutuhkan

3. PELAKSANAAN PENELITIAN
a. Uji coba Kuesioner
b. Penyebaran Kuesioner
c. Editing dan Analisis data
d. Interpretasi hasil
e. Evaluasi hasil
3. PENYUSUNAN LAPORAN
a) Penulisan draft laporan awal
b) Seminar dan Diskusi draft laporan pen.
c) Penyempurnaan draft laporan
4. PENYERAHAN LAPORAN PENELITIAN

j. Perkiraan Biaya Penelitian

No. RINCIAN KEGIATAN DANA YANG DIBUTUHKAN
1. PENYUSUNAN PROPOSAL
Pengumpulan Bahan Pembuatan Proposal dan pengetikan Rp.   500.000,-
2. PELAKSANAAN PENELITIAN
A. Penyusunan instrumen penelitian
Pembuatan kuesioner dan penggandaan Rp. 1.000.000,-
B. Turun Lapangan & Pengumpulan Data
Penggalian data primer dan sekunder ( Untuk transportasi penyebaran kuesioner, akomodasi, konsumsi dan foto kopi

berkas )

Rp. 2.000.000,-
C. Pengolahan Data dan Analisis Data Rp. 1.000.000,-
3. PENYUSUNAN LAPORAN Rp.   500.000,-
Jumlah total

(Lima Juta Rupiah)

Rp. 5.000.000,-

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

 

Acim Supriadi. 2002. Menjadi Wiraswasta, Mengapa Tidak?. Jurnal Pengembangan

Wiraswasta. Volume 5 Nomor 02, Januari 2002. STIE Ipwija. Jakarta.

Arman Hakim dkk, 2001. Membangun Spirit Enterpreneur Muda; Suatu Pendekatan

Praktis. Penerbit PT Elex Komputindo, Jakarta.

Deborah V. Brazeal dan Theodore T. 1999. The Genesis of Entrepreneurship.

Entrepreneurship Theory and Practice, Baylor University, Vol. 23 p. 319-

334.

Dermawan W. 2000. Riset Bisnis. Edisi Pertama. Penerbit BPFE Jogjakarta.

Fandy   Tjiptono, 1998. Strategi Pemasaran, Edisi Pertama, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Freddy Rangkuti, 2000. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Penerbit

Gramedia, Jakarta.

Jess H. Chua dkk. 1999. Defining the Family Business by Behavior. Entrepreneurship

Theory and Practice. Baylor University. Vol. 23. No.4

Philip Kotler, 1997. Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan Implementasi dan

Control, Penerbit Prehalindo, Jakarta.

Philip Kotler, dan Gary Amstrong, 1997. Prinsip-Prinsip Pemasaran, Penerbit

Erlangga, Jakarta.

Swastha Basu dan Irawan, 1997 Manajemen Pemasaran Modern, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Syahputra, 2002. Merekonstruksi Ulang UKM Dalam Pemulihan Ekonomi. Makalah disampaikan dalam Lokakarya UKM sebagai Core Konsep Penopang Perekonomian Indonesia. dI UMM. Pada tanggal 7 April 2002.

Warren J. Keegan. 1996. Manajemen Pemasaran Global, Edisi V, Penerbit

Prehalindo, Jakarta.

William D. Bygrave. 1996. The Portable MBA Entepreneurship (Terjemahan).

Binarupa Aksara. Jakarta.

William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch, 1996. Manajemen Strategis dan

Kebijakan Perusahaan, Penerbit Erlangga, Yogyakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Lihatlah kawanku

Lihat Mereka yang ada disana

Sedang menguras air mata

Dengan bibir yang terlihat bergetar

 

Mereka melewati hari demi hari dengan kecewa

Seketika Semua yang mereka lihat telah hilang

Hilang oleh kabut asap yang melanda

Langit pun sudah tak biru melainkan hitam dan membisu

 

Mereka hanya bisa diam dan berdoa

Tidak bisa berbuat apa-apa melainkan bantuan dari pemerintah

Tetapi semua itu hanya harapan

Harapan yang sangat menyakitkan

 

Ketika tuhan telah di ganti uang dan penguasa

Mereka yang ada disana menjadi gila, rakus dan serakah

Ketika cinta menjadi sampah dan kasih semakin murah

Mungkin ketika saling memaki dan menginjak sesama sudah terbiasa

 

Tanyailah Indonesia apakah masih ada disana

Negara penuh cerita, korupsi dan selingkuh birokrasi

Walaupun saya sudah terbiasa di Negara ini

Saya malu menjadi orang Indonesia pada sekarang ini

 

M. Nurul Jihad A [25213155] 3EB21

Dalam di dunia ekonomi banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, tidak usah secara internasional di dalam negeri kita sendiri juga banyak kasus ekonomi seperti Korupsi, korupsi menjadi masalah serius di negeri ini. Hampir di semua bidang terjadi korupsi dan suap-menyuap baik itu “kelas teri” maupun “kelas kakap”. Akibatnya bermacam-macam, mulai dari program pemerintah yang menjadi kacau, penegakan hukum menjadi lemah, dan pemborosan anggaran.

Korupsi adalah salah satu contoh kasus masalah ekonomi di indonesia, lalu ada beberapa masalah yang terjadi antara negeri kita dengan negara lain seperti Indonesia tidak mengekspor kelapa sawit ke negara iran, pemerintah Indonesia dan Malaysia pun kini sudah menghentikan penjualan kelapa sawit mereka kepada Iran karena tidak mengambil resiko Iran akan gagal membayar. Aksi Indonesia dan Malaysia ini telah menambah efek sanksi ekonomi yang diterapkan Amerika Serikat sejak akhir 2011 lalu.kedua negara di Asia Tenggara tersebut selama ini menjadi pengeskpor kelapa sawit terbesar ke negara mullah tersebut.Akibat penghentian ekspor dari Indonesia dan Malaysia itu, posisi Iran secara ekonomi kini semakin tertekan. Negara mullah itu harus mampu mencari negara lain yang bersedia menjual kelapa sawit kepada mereka.
Kasus diatas termasuk kedalam contoh kasus ekonomi makro dan cara penyelesaian untuk kasus diatas adalah Iran mencari Negara yang menjual kelapa sawit kepada Negara mereka lagi agar ekonomi di Negara tersebut tidak tertekan .Dan Iran juga harus membayarnya supaya Negara yang mengekspor tidak kecewa lagi seperti kasus atas gagalnya membayar diIndonesia dan Malaysia.

kasus kasus tersebut diatas adalah kasus yang dapat memperburuk kondisi ekonomi dalam negara sendiri, ataupun negara lain yang bersangkutan, lalu ada kasus perekonomian internasional yang tidak kalah buruknya seperti yang sudah biasa kita dengar seperti contoh

NUKLIR IRAN IKUT TEKAN HARGA MINYAK

Singapura– Harga minyak kembali jatuh pada awal perdagangan, Senin, 16 Maret 2015. Harga minyak mentah Amerika Serikat sempat turun ke US$ 43,56 per barel pada perdagangan awal, titik terendah sejak Maret 2009, sebelum kembali naik menjadi US$ 44,19 per barel. Harga minyak Brent juga turun US$ 41 sen menjadi US$ 54,26 per barel.

Penurunan harga sejalan dengan dengan berkurangnya kapasitas penyimpanan minyak cadangan dan peluang dibukanya ekspor minyak Iran jika pembicaraan mengenai nuklir mencapai kesepakatan. Pembicaraan mengenai nuklir akan dilakukan pekan ini setelah Amerika Serikat dan Eropa menyatakan bersedia berkompromi dan menangguhkan sanksi PBB, yang juga mempengaruhi ekspor minyak.

“Prospek meningkatnya penjualan minyak Iran sebagai bagian dari kesepakatan baru dalam beberapa bulan ke depan hanya akan memperburuk kelebihan pasokan OPEC dan mendukung outlook bearish kami,” demikian penjelasan Barclays seperti dilansir Reuters, Senin, 16 Maret 2015.

Dewan Minyak Dunia menyatakan harga minyak yang rendah akan berdampak pemangkasan investasi. Presiden Dewan Minyak Dunia Jozsef Toth mengatakan harga minyak sekarang di bawah level yang memungkinkan perusahaan melakukan eksplorasi dan produksi di daerah-daerah yang sulit. “Akibatnya, sebagian investasi harus dipangkas,” kata Toth.

Sementara itu, Cina memanfaatkan penurunan harga minyak dunia untuk membangun cadangan miyak strategis (strategic petroleum reserve). Namun sejumlah analis mengatakan kapasitas cadangan tambahan baru akan tersedia pada akhir 2015.

dalam berita diatas kita bisa mebayangkan apa yang terjadi pada perekonomian international apabila harga minyak terpengaruh dikarenakan akibat nuklir di iran.

Itulah beberapa kasus perekonomian yang terjadi dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan diluar negeri sana, ada baiknya kita menyimak semua hal yang terjadi lalu mengevaluasinya

sekian artikel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf

Nama : Muhammad Nurul Jihad Alfalah

Kelas : 2EB21

NPM : 25213155

Tugas Softskill Akhir ” Aspek Hukum Dalam Ekonomi”

Referensi :

http://hedisasrawan.blogspot.com/2013/02/permasalahan-ekonomi-di-indonesia.html

http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/03/16/087650413/pembicaraan-nuklir-iran-ikut-tekan-harga-minyak

Pembangunan Koperasi

Posted: January 25, 2015 in Koperasi

Pembangunan Koperasi di Indonesia

Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (barat) dan negara berkembang memang sangat diametral. Di barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting da lam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya.

Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan, berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.

Pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia guna mencapai kesejahteraan anggotanya. Tujuan pembangunan koperasi di Indonesia adalah menciptakan keadaan masyarakat khususnya anggota koperasi agar mampu mengurus dirinya sendiri (self help).

  1. Permasalahan dalam Pembangunan Koperasi

Koperasi bukan kumpulan modal, dengan demikian tujuan pokoknya harus benar-benar mengabdi untuk kepentingan anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pembangunan koperasi di Indonesia dihadapkan pada dua masalah pokok yaitu :

  1. Masalah internal koperasi antara lain: kurangnya pemahaman anggota akan manfaat koperasi dan pengetahuan tentang kewajiban sebagai anggota. Harus ada sekelompok orang yang punya kepentingan ekonomi bersama yang bersedia bekerja sama dan mengadakan ikatan sosial. Dalam kelompok tersebut harus ada tokoh yang berfungsi sebagai penggerak organisatoris untuk menggerakkan koperasi ke arah sasaran yang benar.
  2. Masalah eksternal koperasi antara lain iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang jelas dan efektif untuk perjuangan koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan.
  1. Kunci Pembangunan Koperasi

Menurut Ace Partadiredja dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan koperasi Indonesia adalah rendahnya tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemerataan tingkat pendidikan sampai ke pelosok baru dimulai pada tahun 1986, sehingga dampaknya baru bisa dirasakan paling tidak 15 tahun setelahnya.

Berbeda dengan Ace Partadiredja, Baharuddin berpendapat bahwa faktor penghambat dalam pembangunan koperasi adalah kurangnya dedikasi pengurus terhadap kelangsungan hidup koperasi. Ini berarti bahwa kepribadian dan mental pengurus, pengawas, dan manajer belum berjiwa koperasi sehingga masih perlu diperbaiki lagi.
Prof. Wagiono Ismangil berpendapat bahwa faktor penghambat kemajuan koperasi adalah kurangnya kerja sama di bidang ekonomi dari masyarakat kota. Kerja sama di bidang sosial (gotong royong) memang sudah kuat, tetapi kerja sama di bidang usaha dirasakan masih lemah, padahal kerja sama di bidang ekonomi merupakan faktor yang sangat menentukan kemajuan lembaga koperasi.

Ketiga masalah di atas merupakan inti dari masalah manajemen koperasi dan merupakan kunci maju atau tidaknya koperasi di Indonesia.

Untuk meningkatkan kualitas koperasi, diperlukan keterkaitan timbal balik antara manajemen profesional dan dukungan kepercayaan dari anggota. Mengingat tantangan yang harus dihadapi koperasi pada waktu yang akan datang semakin besar, maka koperasi perlu dikelola dengan menerapkan manajemen yang profesional serta menetapkan kaidah efektivitas dan efisiensi. Untuk keperluan ini, koperasi dan pembina koperasi perlu melakukan pembinaan dan pendidikan yang lebih intensif untuk tugas-tugas operasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, apabila belum mempunyai tenaga profesional yang tetap, dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang terkait.

Dekan Fakultas Administrasi Bisnis universitas Nebraska Gaay Schwediman, berpendapat bahwa untuk kemajuan koperasi maka manajemen tradisional perlu diganti dengan manajemen modern yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Semua anggota diperlakukan secara adil,
  2. Didukung administrasi yang canggih,
  3. Koperasi yang kecil dan lemah dapat bergabung (merjer) agar menjadi koperasi yang lebih kuat dan sehat,
  4. Pembuatan kebijakan dipusatkan pada sentra-sentra yang layak,
  5. Petugas pemasaran koperasi harus bersifat agresif dengan menjemput bola bukan hanya menunggu pembeli,
  6. Kebijakan penerimaan pegawai didasarkan atas kebutuhan, yaitu yang terbaik untuk kepentingan koperasi,
  7. Manajer selalu memperhatikan fungsi perencanaan dan masalah yang strategis,
  8. Memprioritaskan keuntungan tanpa mengabaikan pelayanan yang baik kepada anggota dan pelanggan lainnya,
  9. Perhatian manajemen pada faktor persaingan eksternal harus seimbang dengan masalah internal dan harus selalu melakukan konsultasi dengan pengurus dan pengawas,
  10. Keputusan usaha dibuat berdasarkan keyakinan untuk memperhatikan kelangsungan organisasi dalam jangka panjang,
  11. Selalu memikirkan pembinaan dan promosi karyawan,
  12. Pendidikan anggota menjadi salah satu program yang rutin untuk dilaksanakan.

Referensi :

http://www.ekonomirakyat.org/edisi_17/artikel_5.htm

http://ruth-happy.blogspot.com/2010/01/pembangunan-koperasi.html

http://nadirawidyawijaya.blogspot.com/2012/11/pembangunan-koperasi.html

Permodalan Koperasi

Posted: January 25, 2015 in Koperasi

1.      Modal Koperasi

Pengertian modal dalam sebuah organisasi perusahaan termasuk badan koperasi adalah sama, yaitu modal yang digunakan untuk menjalankan usaha. Koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang mengumpulkan modal untu modal usaha dan setiap orang mempunyai hak yang sama.

A.    Permodalan Koperasi

Sumber – Sumber Modal Koperasi

1.      Modal Dasar

Tujuan utama mendirikan sebuah organisasi koperasi adalah untuk mengakumulasikan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya yang meskipun pada awalnya berjumlah kecil tetapi tetap ada.

2.      Modal Sendiri

a.       Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi tersebut selama yang bersangkutan masih tercatat menjadi anggota koperasi.

b.      Simpanan Wajib

Konsekwensi dari simpanan ini adalah harus dilakukan oleh semua anggota koperasi yang dapat disesuaikan besar kecilnya dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan, arena itu akumulasi simpanan wajib para anggota harus diarahkan mencapai jumlah tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan menjalankan usaha koperasi.

c.       Dana Cadangan

Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepad anggoya; tujuannya adalah untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak atau menutup kerugian dalam usaha.

d.      Hibah

Hibah adalah bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tida mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Siapa pun dapat memberikan hibah kepada koperasi dalam bentuk apapun sepanjang memiliki pengertian seperti itu; untuk menghindarkan koperasi menjadi tergantung dengan pemberi hibah sehingga dapat mengganggu prinsip-prisnsip dan asas koperasi.

3.      Modal Pinjaman

a.       Pinjaman dari Anggota

Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota.

b.      Pinjaman dari Koperasi Lain

Pada dasarnya diawali dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerja sama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit; tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan.

c.       Pinjaman dari Lembaga Keuangan

Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat khususnya usaha koperasi.

d.      Obligasi dan Surat Utang

Untuk menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat umum diluar anggota koperasi. Mengenai persyaratan untuk menjual obligasi dan surat utang tersebut diatur dalam ketentuan otoritas pasar modal yang ada.

e.       Sumber Keuangan Lain

Semua sumber keuangan, kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal.

·

2.      Distribusi Cadangan Koperasi

Cadangan menurut UU No. 25/1992, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Sesuai Anggaran Dasar yang menunjuk pada UU No. 12/1967 menentukan bahwa25 % dari SHU yang diperoleh dari usaha anggota disisihkan untuk Cadangan , sedangkan SHU yang berasal bukan dari usaha anggota sebesar 60 % disisihkan untuk Cadangan. Banyak sekali manfaat distribusi cadangan, seperti contoh di bawah ini:

1.      Memenuhi kewajiban tertentu

2.      Meningkatkan jumlah operating capital koperasi

3.      Sebagai jaminan untuk kemungkinan kemungkinan rugi di kemudian hari

4.      Perluasan usaha

sumur :

https://elianggra.wordpress.com/2013/11/19/291/

Tujuan dan Fungsi Koperasi

Posted: January 25, 2015 in Koperasi

1. PENGERTIAN BADAN USAHA

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha sering kali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

2. KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA

Menurut UU No.25 tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha. Sebagai badan usaha, koperasi tetap tunduk terhadap kaidah kaidah perusahaan dan prinsip prinsip ekonomi yang berlaku. Dengan mengacu pada konsepsi sistem yang bekerja pada suatu badan usaha, maka koperasi sebagai badan usaha juga berarti merupakan kombinasi manusia, aset aset fisik dan nonfisik, informasi dan teknologi.

Ciri utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha non koperasi adalah posisi anggotanya. Dalam UU No.25 tahun 1992 tentang perekonomian disebutkan bahwa, anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

3. TUJUAN DAN NILAI KOPERASI

Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini diperoleh dengan adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada para anggotanya. Tujuan koperasi ini membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Secara umum badan usaha lainnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar- besarnya.

Adapun tujuan koperasi yang sering kita dengar adalah :

  • Memaksimalkan keuntungan (Maximize profit)

berarti segala sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai pemaksimuman keuntungan

  • Memakimalkan Nilai perusahaan (maximize the value of the firm)

berarti membuat kualitas perusahaan bernilai tinggi dan mencapai tingkat maksimal, yaitu dari nilai perusahaan itu sendiri

  • Meminimumkan biaya (minimize cost)

berarti segala sesuatu yang dilakukan agar hasil maksimala dan keuntungan besar kita harus meminimalkan segala biaya agar mendapatkan sesuatu yang terbaik.

     Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota.

“Keanggotaan Koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut, secara aktif memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu, anggota dalam koperasi, bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan.”(SAK,1996:27.1)

     Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi Indonesia adalah “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

NILAI – NILAI KOPERASI

Nilai koperasi adalah nilai egaliterian, kesamaan, kekeluargaan, self help, peduli terhadap sesama dan kemandirian salaha satunya. Koperasi indonesia berangkat dari nilai koletivisme yang tercermin dengan budaya gotong royong.

4. MENDEFINISIKAN TUJUAN PERUSAHAAN KOPERASI

Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha tidaklah semata-semata hanya pada orientasi laba (profit oriented), melainkan juga pada orientasi manfaat (benefit oriented). Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, nmanajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebgai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan (service at cost). Untuk koperasi diindonesia, tujuan badan usaha koperasi adaalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (UU No. 25/1992 pasal 3). Tujuan ini dijabarka dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat angggota tahunan.

5. KETERBATASAN TEORI PERUSAHAAN

 Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan ternyata mendapat kritik karena dinilai terlalu sempit dan tidak realistis. Beberapa Kritik dari teori tersebut adalah segai berikut.
•   Tujuan Perusahaan adalah memaksimumkan penjualan (maximization of sales).       Model ini diperkenalkan oleh William banmolb yang mengatakan bahwa manajer perusahaan modern akan memaksimumkan penjualan setelah keuntungan yang diperoleh telah memadai untuk memuaskan para pemegang saham (stock holders).

• Tujuan Perusahaan adalah untuk memaksimumkan pengguanaan manajemen (maximization of managemen utility). Dalil ini diperkenalkan oleh oliver Williamson yang mengatakan bahwa sebagai akibat dari pemisahaan manajemen dengan pemilik (separation of management from ownership), para manajer lebih tertarik untuk memaksimumkan penggunaan manajemen yang diukur dengan kompensasi seperti gaji, tunjangan tambahan (fringe benefit), pemberian saham (stock option), dan sebagainya, daripada memaksimumkan keuntungan perusahaan.

• Tujuan perusahaan adalah untuk memuaskan sesuatu dengan berusaha keras (satisfying behavior). Postulat ini dikembangkan oelh Herbet Simon. Didalam perusahaan modern yang sangat dan kompleks, dimana tugas manajemen menjadi sangat rumit dan penuh ketidakpastian kerana kekurangan data, maka manajer tidak mampu memaksimumkan keuntungan tapi hanya dapat berjuang untuk memuaskan beberapa tujuan yang berkaitan dengan penjualan (sales), pertumbuhan (growth), pangsa pasar(market share),dll

6. TEORI LABA

Dalam perusahaan koperasi laba disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Menurut teori laba, tingkat keuntungan pada setiap perusahaan biasanya berbeda pada setiap jenis industry. Terdapat beberapa teori yang menerangkan perbedaan ini sebagai berikut.

  •  Teori Laba Menanggung Resiko (Risk- Bearing Theory Of profit). Menurut Teori ini, keuntungan ekonomi diatas normall akan doperoleh perusahaan dengan resiko diatas rata-rata.
  • Teori Laba Frisional (frictional Theory Of Profit). Teori ini menekankan bahwa keuntungan menigkat sebagai suatu hasil ari friksi keseimbangan jagka panjang (long run equilibrium).
  • Teori Laba Monopoli (Monopoly Theory Of Profits). Teori ini mengatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dap[at membatasi output dan menekankan harga ang lebih tinggi daripada bila perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna

7. FUNGSI LABA

Laba yang tinggi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan output yang lebih dari industri. sebaliknya laba yang rendah atau rugi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan kurang dari produk yang ditangani, laba memberikan pertanda krusial untuk realokasi sumber daya yang dimiliki masyarakat. profit bukanlah satu-satunya yang di kejar oleh manajemen, melainkan juga aspek pelayanan. fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya.

8. KEGIATAN USAHA KOPERASI

  1. Status Dan Motif Anggota Koperasi

Anggota koperasi adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa,berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha koperasi dan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi serta terdaftar dalam buku daftar anggota. Yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga indonesia yaitu:

  • Mampu melakukan tindakan hukum.
  • menerima landasan idil,asas dan sendi dasar koperasi.
  • Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota sebagaimana tercantum dalam peraturan perUndang-undangan yang berlaku,anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan koperasi yang lain.

Status & Motif Anggota

Anggota sebagai pemilik (owners) dan sekaligus pengguna (users/customers)

  • Owners : menanamkan modal investasi
  • Customers : memanfaatkan pelayanan usaha koperasi dengan maksimal
  •  Kriteria minimal anggota koperasi
    a. Tidak berada di bawah garis kemiskinan & memiliki potensi ekonomi
    b. Memiliki pola income reguler yang pasti.

  2. Kegiatan usaha

Pada awalnya, koperasi dibentuk oleh beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

  3. Permodalan koperasi

Modal adalah sejumlah harga (uang/barang) yang dipergunakan untuk menjalankan usaha, modal berupa uang tunai, barang dagangan bangunan dan lain sebagainya.

  • UU 25/992 pasal. 41 : Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman (luar).
  • Modal Sendiri : simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, donasi atau dana hibah.
  • Modal Pinjaman : bersumber dari anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan sumber lainnya yang sah.

Modal koperasi dibituhkan untuk membiayai usaha dan organisasi koperasi. Modal usaha terdiri :

  • Modal investasi adalah sejumlah uang yang ditana,m atau dipergunakan untuk pengadaan sarana operasional suatu perusahaan yang bersifat tidak mudah diuangkan (unliquid).
  • Modal kerja adalah sejumlah uang yang tertanan di aktifa lancar perusahaan atau yang digunakanuntuk membiyayai operasi jangka pendek perusahaan

     4. Sisa Hasil Usaha Koperasi

Pengertian SHU menurut UU No.25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah :  SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

SHU bukanlah deviden yang berupa keuntungan yang dipetik dari hasil menanam saham seperti yang terjadi pada PT, namun SHU merupakan keuntungan usaha yang dibagi sesuaidengan aktifitas ekonomi anggota koperasi. Sehingga besaraan SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, besar dan kecilnya nominal yang didapat dari SHU tergantung dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Maksudnya adalah semakin besar transaksi anggota dengan koperasinya, maka semakin besar pula SHU yang akan diterima oleh anggota tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan perusahaan swasta, dimana deviden yang diperoleh oleh pemilik saham adalah proporsional, tergantung dengan besarnya modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya. Penghitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan dengan rumus setelah mengetahui hal-hal yang tercantum dibawah ini:

  • SHU total kopersi pada satu tahun buku
  • Bagian (persentase) SHU anggota
  • Total simpanan seluruh anggota
  • Total seluruh transaksi usaha ( volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota
  • Jumlah simpanan per anggota
  • Omzet atau volume usaha per anggota
  • Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota
  • Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota.

Rumus Pembagian SHU : SHU Koperasi = Y + X

Keterangan :

SHU Koperasi : Sisa Hasil Usaha per Anggota

Y : SHU Koperasi yang dibagi atas Aktivitas Ekonomi

X : SHU Koperasi yang dibagi atas Modal Usaha

Dengan model matematika, SHU Koperasi per anggota dapat dihitung sebagai berikut:

SHU Koperasi AE : Ta/Tk (Y) | SHU Koperasi MU : Sa/Sk (X)

Keterangan :

Y : Jasa usaha anggota koperasi

X : Jasa modal anggota koperasi

Ta : Total transaksi anggota koperasi

Tk : Total transaksi koperasi

Sa : Jumlah simpanan anggota koperasi

Sk :Total simpanan anggota koperasi

Berikut ini adalah 4 hal yang menjadi Prinsip SHU Koperasi  :

  1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.

Pada umumnya SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi, bersumber dari anggota itu sendiri. Sedangkan SHU yang sifatnya bukan berasal dari transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, tetapi dijadikan sebagai cadangan koperasi. Dalam hal ini sebuah koperasi tertentu, bila SHU yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkannya untuk dibagi secara merata selama pembagian tersebut tidak mengganggu likuiditas koperasi.

    2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.
SHU yang diterima oleh setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penentuan  proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang akan dibagikan kepada para anggota koperasi.

    3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan dan terbuka.
Proses perhitungan SHU per-anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan dan terbuka, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa besaran partisipasinya kepada koperasi. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi. Selain itu juga untuk mencegah kecurigaan yang dapat timbul antar sesama anggota koperasi.

    4. SHU anggota dibayar secara tunai

        SHU yang dibagikan per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

Refrensi :

http://ulfa-ekonomikoperasi.blogspot.com/2012/11/tujuan-dan-fungsi-koperasi.html

http://echadarmaputri.wordpress.com/2010/12/20/kegiatan-usaha-koperasi/

http://teguhindrabastian.blogspot.com/2012/01/sisa-hasil-usaha-koperasi-shu-koperasi.html

http://riyanikusuma.wordpress.com/2011/10/10/tujuan-koperasi-2/

https://rizkifadillah25.wordpress.com/2013/10/14/tujuan-dan-fungsi-koperasi/