ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Posted: October 1, 2016 in ETIKA PROFESI AKUNTAN

ETIKA

Etika adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab

PROFESI

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “Profess”, yang dalam bahasa Yunani adalah “Επαγγελια”, yang bermakna: “Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen”.

Profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kesehatan, keuangan, militer, teknik desainer, tenaga pendidik.

Seseorang yang berkompeten di suatu profesi tertentu, disebut profesional. Walau demikian, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir. Contohnya adalah petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju yang dilakukannya, sementara olahraga tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai suatu profesi.

AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik adalah seorang akuntan yang mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan guna memberikan layanan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan ini telah diatur didalam UU No 5 th 2011 tentang Akuntan Publik dan juga Permenkeu No 17/PMK01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Seorang Akuntan harus menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai asosiasi profesi profesi akuntan publik yang telah diakui oleh pemerintah agar bisa mengaudit laporan keuangan.

Standar Pelaporan Akuntan Publik

  1. Laporan wajib menyatakan, apakah suatu laporan keuangan yang diperiksa sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum.
  2. Pengunkapan informasi pada laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali jika dinyatakan lain didalam lporan auditor.
  3. Laporan harus menyatakan dan menunjukkan apabila ada ketidak-konsistenan dalam menerapkan prinsip akuntansi didalam penyusunan sebuah laporan keuangan pada periode yang sedang berjalan yang dibandingkan periode terdahulu
  4. Laporan audit harus terdapat suatu pernyataan pendapat tentang laporan yang diperiksa secara menyeluruh. apabila tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan, maka alasan tidak memberikan pendapat itu harus disertakan. Laporan auditor juga harus terdapat petunjuk jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dijalankan/dilaksanakan apabila ada dan tingkatan tanggung jawab yang dimiliki/dipikul oleh auditor.

Peranan Akuntan Publik

  1. Mengendalikan serta mengarahkan dengan efektif sumber daya yang dimiliki perusahaan.
  2. Memberikan keputusan yang terkait dengan penggunaan sumber daya termasuk didalamnya mengidentifikasi bidang keputsuan rumit serta penetapan tujuuan dan sasaran entitas.
  3. Memberikan laporan atas kepemilikan sumber daya yang dimiliki/dikuasai oleh entitas/organisasi.

ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK

AP dan staf harus memenuhi persyaratan etika, minimal seperti yang tercantum dalam Kode Etik IAPI dan ketentuan hukum yang berlaku.

UU No 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 25 mewajibkan Akuntan Publik yang memberikan jasa untuk mematuhi Kode Etik Profesi.

AP berkomitmen untuk memegang teguh nilai-nilai kepemimpinan yang beretika dan bertanggung jawab dalam penyerapan. AP mengharuskan seluruh staf memahami Kode Etik IAPI dan menerima tanggung jawab dalam pelaksanaan Kode Etik tersebut serta melakukan review secara periodic terhadap kepatuhannya.

  1. INDEPENDENSI

AP dan semua staf harus independensi baik secara pemikiran maupun dalam penampilan klien asurans dan perikatan. Independensi harus dipertahankan selama periode perikatan dan periode yang tercakup dalam perikatan untuk seluruh perikatan asurans sebagaimana diatur dalam:

  • UU No 5 Tahun 2011 pasal 28
  • Kode Etik IAPI khususnya Seksi 290
  • Peraturan Bapepam VIIIA 2 tentang Independensi khususnya untuk perikatan asurans klien emitmen.
  • SPM No 1, dan
  • SPA 220
  • Ketentuan lainnya.

Jika ancaman terhadap independensi tidak bisa dihilangkan atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan pencegahan yang tepat, AP harus menghilangkan aktivitas, kepentingan, atau hubungan yang menciptakan ancaman, atau menolak untuk menerima atau melanjutkan perikatan. AP harus bertanggung jawab untuk memastikan pemecahan masalah yang tepat terhadap ancaman independensi.

AP dan staf harus melakukan review terhadap kondisi sekelilingnya yang menimbulkan ancaman terhadap independens. Staf harus melaporkan kepada AP apabila staf dalam identifikasinya, dalam kondisi mendapatkan ancaman terhadap independensinya. AP harus mendokumentasikan rincian ancaman yang teridentifikasi, termasuk hubungan atau keadaan dalam kaitannya dengan klien, dan pencegahan yang diterapkan. Semua staf harus menyerahkan kepada AP secara tahunan surat pernyataan tertulis yang mengkonfirmasikan pemahaman dan kepatuhan terhadap Kode Etik IAPI dan kebijakan independensi yang diterapkan KAP.

Staf yang ditugaskan dalam periaktan asurans harus memberikan surat pernyataan kepada AP bahwa mereka independen terhadap klien dan perikatan, atau melaporkan setiap ancaman terhadap independensi sehingga pencegahan yang tepat dapat diterapkan.

Staf harus melaporkan kepada AP apabila, berdasarkan pemahamanya, mereka atau anggota tim perikatan lainnya selama periode pengungkapan memberikan jasa yang dilarang berdasarkan Kode Etik IAPI Seksi 290, UU No 5 Tahun 2011, Peraturan Bapepam VIIIA2, dan ketentuan lainnya, yang dapat mengakibatkan AP tidak dapat menyelesaikan perikatan asurans.

AP harus mengambil tindakan apapun yang rasional yang diperlukan dan memungkinkan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman terhadap independensi ke tingkat yang dapat diterima. Tindakan tersebut diantaranya:

  • Mengganti anggota tim perikatan.
  • Menghentikan atau mengubah pekerjaan tertentu atau jasa yang dilakukan dalam suatu perikatan.
  • Melepaskan kepemilikan atau kepentingan keuangan.
  • Mengubah atau menghentikan sifat hubungan personal atau hubungan bisnis dengan klien.
  • Dilakukan review tambahan oleh pihak individu professional eksternal atau staf KAP yang berkompoten lainnya.
  • Melakukan tindakan lainnya yang tepat terhadap kondisi tersebut.

 

  1. HUBUNGAN TERUS MENERUS PERSONIL SENIOR (TERMASUK ROTASI PARTNER DAN STAF KUNCI) DALAM PERIKATAN AUDIT

AP dan KAP harus mematuhi ketentuan rotasi perikatan audit berdasarkan ketentuan UU No 5 tahun 2011, PMK 17/2008, dan Aturan VIIIA1. Serta Kode Etik IAPI. PMK 17/2008 dan Aturan VIIIA1 mengatur AP dan KAP Perseorangan maksimal tiga tahun berturut-turut untuk melakukan perikatan audit atas laporan keuangan. Cooling periode adalah satu tahun dan pada tahun berikutnya AP dan KAP Perseorangan dapat memberikan perikatan audit atas laporan keuangan untuk klien yang sama.

Selain itu AP dan staf harus mematuhi Seksi 290 Kode Etik IAPI tentang rotasi wajib pemimpin perikatan dan penelaah review mutu perikatan audit atas laporan keuangan untuk entitas emitmen dan sector public. Berdasarkan Kode Etik IAPI, untuk perikatan audit entitas kepentingan public, dan AP dan penelaah review mutu perikatan telah memberikan jasa audit untuk periode 7 tahun berturut-turut maka pada tahun selanjutnya AP dan penelaah review mutu perikatan tidak diperkenankan untuk memberikan jasa audit. Namun demikian, karena aturan PMK 17/2008 dan Aturan VIIIA1 lebih ketat sehingga KAP dan AP harus mematuhi ketentuan yang lebih ketat tersebut, sedangkan untuk penelaah review mutu harus mamatuhi Kode Etik IAPI.

  1. KONFLIK KEPENTINGAN

AP dan staf harus mematuhi UU No 5 tahun 2011, peraturan Bapepam VIIIA2 dan ketentuan lainnya serta Kode Etik IAPI mengenai kepentingan, pengaruh, atau hubungan yang dapat menimbulkan benturan kepentinga. AP dan staf harus bebas dari benturan kepentingan pengaruhatau hubungan dalam kaitannya hubungan dengan klien yang dapat menurunkan objektivitas atau progfeional judgment-nya.

Menurut UU No 5/2011 pasal 28, AP dan KAP dalam situasi benturan meliputi antara lain, apabila :

  1. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau memilki kendali yang signifikan pada klien atau meperoleh manfaat ekonomisdari klien;
  2. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memilki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/akuntansi pada kline; dan/atau
  3. Akuntan Publik memberikan jasa sebagiman dimaksud dalam asurans (pasal 3 ayata 1) dan jasa non asurans lainnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 atay (3) dalam periode yang sama atau untuk tahun buku yang sama.

AP bertanggung jawab untuk mengembangkan, menerapkan, mematuhi, mendisiplinkan dan memantau prosedur dan metode praktis yang didesain untuk membantu AP dan staf dalam memahami, mengindentifikasi, mendokumentasikan, dan memperhatikan masalah benturan kepentingan, dan menentukan penyelesaian yang tepat.

AP harus memastikan bahwa prosedur yang sesuai dipatuhi ketika terjadi konflik atau potensi konflik atau potensi konflik kepentingan teridentifikasi, AP atau staf tidak harus bertindak atau memberikan saran atau komentar sampai mereka benar-benar memeriksa fakta-fakta dan kondisinya, dan yakin bahwa pencegahan yang diperlukan dan komunikasi telah dilakukan dan tepat untuk dilaksanakan.

Staf harus menelah kondisinya dan melaporkan kepada AP dari setiap konflik kepentingan atau potensi konflik yang melibatkan mereka atau keluarga dekat mereka. AP dan staf juga harus menentukan dan mengungkapkan konflik kepentingan antara mereka dan klien, terutama jika mereka memberikan jasa langsung kepada klien ini. Mereka harus berhati-hati, mengikuti kebijakan KAP, dan mendiskusikan keadaan tertentu untuk menentukan cara dalam mengatasi masalah tersebut dan memastikan apakah suatu jasa tertentu harus dihindari.

Setelah berkonsultasi dengan staf lain, AP sebagai pemegang otoritas akhir harus membuat penyelesaian atas situasi benturan kepentingan, termasuk :

  • Menolak atau menghentikan jasa, perikatan, atau tindakan;
  • Menentukan dan meminta melakukan tindakan dan prosedur tertentu untuk menangani konflik secara tepat, melindungi informasi sensitive dan sepesifik tertentu dari klien, dan memastikan persetujuan tertulis yang tepat telah didapatkan dan pengungkapan telah dilakukan ketika diputuskan bahwa tindakan dapat dilaksanakan.
  • Mendokumentasikan dengan tepat proses, pencegahan yang diterapkan, dan keputusan atau rekomendasi yang dibuat.
  • Menyelenggarakan prosedur pendisiplinan staf dan memberikan sanksi terhadap ketidak patuhan; dan
  • Memulai dan berpatisipasi dalam merencanakan langkah-langkah pre-emptive untuk membantu dalam menghindari situasi konflik kepentingan yang mungkin timbul.

Klien akan diberitahu kepentingan bisnis atau kegiatan AP yang mungkin merupakan konflik kepentingan, semua pihak terkait yang mengetahui dalam situasi dimana KAP bertindak untuk dua atau lebih pihak ketika terjadi benturan kepentingan diantara pihak-pihak tersebut, dan akan melaporkan kepada klien bahwa AP tidak akan melakukan tindakan yang hanya ditunjukan untuk kepentingan salah satu pihak yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian jasa. Dalam setiap kasus, persetujuan tertulis dari klien untuk melakukan tindakan tersebut harus diperoleh.

Ketika AP memutuskan untuk terus menerima perikatan, AP dan staf harus mendokumentasikan dalam file perikatan konflik terindentifikasi, biasanya dalam tahap penerimaan dan keberlangsungan hubungan dengan klien atau bagian perencanaan. Dalam hal ini mungkin menacakup korespondensi atau diskusi mengenai sifat konflik, serta setiap konsultasi dengan pihak lain, kesimpulan yang dicapai, pencegahan yang diterapkan, dan prosedur yang diikuti untuk mengatasi situasi konflik.

Ketika kerahasiaan internal diperlukan, mungkin diperlukan untuk mencegah staf lain untuk memiliki akses terhadap informasi dengan menggunakan fire walls, pencegahan fisik, personil, penyimpanan file, dan pengamanan informasi, membuat perjanjian kerahasiaan tertentu, atau pemisahan dan mengunci terpisah penyimpanan atau akses data. Ketika tindakan ini dilakukan, maka semua staf harus mematuhi tanpa terkecuali. Namun demikian, pada umumnya, beberapa tindakan tersebut dihindarkan.

Apabila staf tidak yakin dengan tanggung jawabnya mengenai penilaian benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, agar disarankan untuk mediskusikan masalah tersebut dengan personil lain yang tidak terlibat untuk membantu melakukan penilaian.

REFERENSI :

https://id.wikipedia.org/wiki/Etika

https://id.wikipedia.org/wiki/Profesi

http://nichonotes.blogspot.co.id/2014/09/akuntan-publik.html

SPM (SISTEM PENGENDALIAN MUTU) KAP DRS. MOHAMMAD YOESOEF DAN REKAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s